Coret Anggaran Mobnas Bupati dan Wabup, Welly Suhery: Kita Alihkan untuk Kebutuhan Mendasar

Bupati Pasaman Welly Suhery mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani dalam suasana kerja yang nyaman, terbuka dan kondusif. (foto; ist)

LUSIKA, FOKUSSUMBAR.COM – Bupati Pasaman Welly Suhery mengajak seluruh ASN Pemkab Pasaman untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani dalam suasana kerja yang nyaman, terbuka dan kondusif.

“Saya mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian bapak ibu ASN selama ini. Kedepan Saya mengajak kita semua menyatukan tekad dan semangat untuk perubahan, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih humanis dan melayani.”

Demikian disampaikan Bupati Pasaman Welly Suhery dalam gelaran apel perdana di Lingkungan Pemda Kabupaten Pasaman, pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman periode 2025 – 2029, dua pekan lalu di Padang.

Bupati Welly Suhery menegaskan, bahwa Pasaman tidak akan berubah hanya oleh faktor pemimpin, namun Pasaman bisa bangkit jika seluruh ASN dan aparatur mau berjuang dan bekerja bersama.

“Fokus dalam bekerja, kembangkan sikap profesional dan beretika, sesuai tupoksi masing masing. Karena perbaikan birokrasi tidak dimulai dari struktur yang bagus, tapi diawali dari sikap pribadi setiap aparaturnya,” ujar bupati.

Terkait jumlah ASN yang ada saat ini, menurut bupati sudah cukup memadai. Namun persoalannya bukan jumlah, tapi bagaimana dedikasi dan efektifitas kinerja aparatur dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

Selanjutnya tentang tenaga P3K yang sudah dilantik, ditambah yang akan dilantik, serta tenaga kontrak atau pegawai paruh waktu, ini akan menjadi beban serius terhadap keuangan daerah.

“Untuk masalah ini kita akan siapkan regulasinya, guna memastikan bahwa kedepan penambahan PNS, P3K dan tenaga kontrak harus benar benar berdasar kebutuhan organisasi,” kata Bupati Welly.

Selain itu diungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik baik saja. Seperti diketahui, APBD Pasaman hanya mampu menutupi belanja wajib dan itupun sangat terbatas.

Menurutnya, untuk pelaksanaan program, diperlukan anggaran biaya yang tidak sedikit, seperti belanja pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga penanganan masalah sosial. Ini tentunya harus kita sikapi bersama dengan berbagai konsekwensi. (ril)

Exit mobile version