SIMPANG EMPAT, FOKUSSUMBAR.COM – Menjelang 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali melakukan advokasi kebijakan program CSR perusahaan dengan menggandeng perusahaan dan perbankan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan advokasi program CSR ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Pasbar, Rabu (18/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, Pj Sekda Doddy San Ismail, Ketua TP PKK Ny. Sifrowati Yulianto, sejumlah kepala OPD, perwakilan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, perbankan, PLN, dan BPN.
Bupati Yulianto menyampaikan, saat ini angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,0% atau sekitar 34.600 jiwa, kemiskinan ekstrem 0,70% (3.410 jiwa), dan prevalensi stunting 26,6% atau sekitar 4.574 balita. Data tersebut juga menunjukkan masih banyak rumah tidak layak huni, akses air bersih dan sanitasi tidak memadai, serta keluarga yang masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak.
Selain itu, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Keputusan Menko PMK RI, dari total 36.040 kepala keluarga, tercatat 3.435 rumah tidak layak huni, 13.226 kepala keluarga tidak memiliki jamban layak, 17.329 belum memiliki akses air minum layak, 544 tidak memiliki penerangan listrik PLN, dan 5.936 masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak.
“Sebanyak 202 balita stunting tercatat berasal dari keluarga miskin, berdasarkan data hasil penyandingan e-PPGBM Dinas Kesehatan dengan P3KE Kemenko PMK RI. Kecamatan Pasaman menjadi wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi, yakni 36 anak, disusul Koto Balingka sebanyak 34 anak, dan Sungai Aur sebanyak 29 anak. Isu kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor. Dibutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk mencapai target nasional,” ujar Bupati.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi sejumlah perusahaan, khususnya PT Agrowiratama yang telah mendukung program pemerintah. Tahun ini, Pemkab Pasbar menargetkan lebih banyak perusahaan ikut berperan aktif melalui dana CSR.
Bupati Yulianto juga mendorong penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi cerdas antar pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, media, masyarakat, dan dunia usaha diharapkan turut mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian target nasional.
Sementara Plt. Kepala Bappelitbangda, Ikhwanri, memaparkan bahwa dari 202 balita stunting yang berada dalam keluarga miskin, mayoritas hidup dalam kondisi sanitasi dan pemukiman tidak layak. Sebanyak 96 balita tidak memiliki fasilitas BAB layak, 110 tidak memiliki sumber air minum layak, 5 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN, dan 38 tinggal di rumah yang masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.
“Dari 202 balita stunting miskin di Pasaman Barat, terdapat 56 balita di desil 1, 71 balita di desil 2, 53 balita di desil 3, dan 22 balita di desil 4,” jelasnya.
Ia menegaskan, terdapat 344 ibu hamil dalam keluarga miskin, dengan kondisi serupa. Terdapat 60 ibu hamil yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, sekitar 138 ibu hamil tidak memiliki sanitasi layak, 187 tidak memiliki air minum layak, 8 ibu hamil tinggal di rumah yang tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN, dan 34 masih memasak dengan bahan bakar tradisional.
“Total kebutuhan anggaran untuk penanganan balita stunting miskin mencapai Rp3,03 miliar, dan untuk ibu hamil miskin sebesar Rp5,07 miliar. Maka diperlukan sinergi pembiayaan, termasuk dari CSR perusahaan,” jelas Ikhwanri.
Sebagai upaya mengonsolidasikan dukungan dunia usaha, Pemkab Pasbar meluncurkan program “Brondol Sawit” atau Bersama Perusahaan untuk Nol-kan dan Kendalikan Stunting melalui Intervensi Sensitif Terpadu.
Ikhwanri menyampaikan bahwa perusahaan yang berkontribusi akan diberikan apresiasi berupa pemasangan logo pada bangunan hasil CSR, publikasi di media pemerintah daerah, serta eksposur di media lokal dan nasional.
Dalam sesi diskusi, seluruh perusahaan menyatakan kesiapan untuk menangani 33 sasaran penerima manfaat (balita stunting dan ibu hamil miskin pada desil 1) pada 2025. Perbankan akan fokus pada program beasiswa pendidikan untuk anak dari keluarga kurang mampu. (*/ril)
