Oleh: Hendri Parjiga*
DI sudut kota, seorang pria paruh baya menatap layar ponsel sambil menunggu order masuk.
Tak banyak yang tahu, puluhan tahun lalu ia pernah berdiri tegap di podium internasional, mengenakan jaket Merah Putih, dengan mata basah saat Indonesia Raya berkumandang.
Medali itu masih tersimpan rapi di lemari rumahnya. Namun hari ini, ia mengayuh hidup dari hari ke hari.
Kisah semacam ini bukan satu, bukan dua, dan bukan cerita masa lalu. Inilah potret sunyi nasib atlet dan mantan atlet Indonesia, pahlawan prestasi yang kerap dilupakan setelah sorot lampu arena dan podium padam.
Selama bertahun-tahun, atlet diperlakukan sebagai simbol kemenangan, bukan sebagai manusia dengan masa depan panjang.
Saat mereka menang, negara bangga. Saat mereka menua, cedera, atau tak lagi kompetitif, sistem sering abai.
Tak sedikit mantan atlet nasional harus menghadapi kemiskinan, sakit tanpa jaminan, dan keterasingan sosial, padahal mereka pernah mengharumkan nama Indonesia di level internasional.
Karena itu, instruksi Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk menyiapkan dana pensiun bagi atlet dan pelatih patut dibaca sebagai koreksi sejarah.
Ini bukan sekadar program teknis, melainkan pengakuan negara bahwa selama ini ada kekosongan perlindungan terhadap masa depan pahlawan olahraga.
Instruksi tersebut disampaikan usai pemberian bonus kepada atlet peraih medali SEA Games ke-33 Thailand di Istana Negara, Kamis (8/1/2026).
Menariknya, perhatian Presiden tidak berhenti pada seremoni dan angka fantastis. Prabowo justru menanyakan rencana hidup para atlet setelah masa bertanding selesai. Pesannya jelas, prestasi tak boleh berujung penderitaan di hari tua.
Bonus Rp1 miliar bagi peraih emas individu memang lonjakan besar dibanding SEA Games 2023 di kisaran Rp525 juta.
Namun sejarah panjang olahraga Indonesia menunjukkan, bonus, sebesar apa pun, tidak selalu menjamin masa depan. Tanpa literasi keuangan dan sistem jaminan jangka panjang, banyak atlet kembali terjebak kesulitan begitu kompetisi usai.
Masalah utama bukan minimnya prestasi, melainkan absennya ekosistem pascakarier. Atlet Indonesia umumnya pensiun di usia sangat muda.
Pendidikan sering terabaikan, keahlian non-olahraga terbatas, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Ketika fisik menurun, mereka terlempar dari sistem yang sebelumnya menuntut totalitas pengorbanan.
Di titik inilah Indonesia tertinggal dari banyak negara. Jepang sejak lama menerapkan skema dual career, memastikan atlet elite mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan pascakarier melalui kolaborasi negara dan korporasi. Mantan atlet dipandang sebagai aset SDM, bukan beban sosial.
Australia menjalankan Athlete Wellbeing and Engagement Program yang mendampingi atlet sejak aktif hingga pensiun, mulai dari literasi keuangan, kesehatan mental, transisi kerja, hingga dana pensiun. Negara memastikan atlet tidak “jatuh bebas” setelah masa emas berlalu.
Di Inggris, UK Sport dan Sport England mengelola sistem dukungan pascakarier secara profesional. Mantan atlet elite mendapatkan pendidikan lanjutan dan jaringan dunia kerja.
Bahkan China, yang dulu dikenal keras, kini memperkuat jaminan sosial dan akses pekerjaan bagi atlet yang pensiun atau mengalami cedera permanen.
Bandingkan dengan Indonesia yang terlalu lama berhenti pada bonus dan seremoni. Setelah itu, atlet sering dibiarkan berjuang sendiri. Tak heran kisah pilu mantan juara terus berulang, ironi bagi bangsa yang gemar mengibarkan prestasi sebagai kebanggaan nasional.
Dana pensiun atlet dan pelatih sejatinya adalah keadilan sosial. Atlet telah membayar mahal prestasi bangsa dengan masa muda, disiplin ekstrem, dan risiko cedera jangka panjang. Negara wajib hadir bukan hanya saat mereka juara, tetapi juga saat mereka menua.
Instruksi Presiden Prabowo membuka harapan agar Indonesia keluar dari pola lama; memuja prestasi, lalu mengabaikan manusianya.
Kini tantangannya adalah memastikan gagasan ini menjelma menjadi kebijakan nyata, jelas, berkelanjutan, dan berpihak, agar atlet Indonesia tak lagi dikenang hanya lewat medali, tetapi juga melalui kehidupan yang layak dan bermartabat. []
Hendri Parjiga adalah Wartawan Utama, Pemimpin Redaksi FokusSumbar.Com dan Ketua Bidang Humas KONI Sumbar*
