PESSEL, FOKUSSUMBAR.COM— Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mira Desrita, S.SiT, bersama Pejabat Pengawas mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (21/1/2026).
Raker tersebut digelar sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penanganan konflik agraria di daerah. Fokus pembahasan diarahkan pada persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada di dalam kawasan hutan.
Isu ini dinilai krusial karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum hak atas tanah, keterbatasan akses pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat desa yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mira Desrita, menegaskan perlunya solusi yang komprehensif dan berkeadilan dalam menyikapi konflik agraria tersebut.
“Permasalahan desa yang berada di dalam kawasan hutan harus diselesaikan secara menyeluruh dengan tetap menjunjung kepastian hukum, rasa keadilan bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Mira Desrita.
Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen mendukung setiap langkah strategis yang dirumuskan bersama DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami siap bersinergi untuk mendorong penyelesaian konflik agraria demi tertib administrasi pertanahan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui rapat kerja tersebut diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan solusi konkret yang mampu memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (jiga)
