Oleh : Musfi Yendra*)
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, baru-baru ini menyoroti pentingnya persatuan nasional dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat sipil memberikan ruang, dukungan, sekaligus pengawasan yang konstruktif.
Pernyataan ini relevan dalam konteks demokrasi modern. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja dalam ekosistem demokrasi yang sehat, di mana negara dan masyarakat sipil saling memperkuat.
Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil tidak berhenti pada fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.
Masyarakat Sipil sebagai Pilar Demokrasi
Dalam teori politik modern, masyarakat sipil sering dipahami sebagai ruang antara negara dan pasar yang diisi oleh organisasi sosial, komunitas warga, organisasi nonpemerintah, media, hingga kelompok akademik.
Ilmuwan politik Robert Putnam menyebut bahwa kekuatan masyarakat sipil berkontribusi pada terciptanya social capital—modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Putnam menjelaskan bahwa negara yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat sipil yang tinggi cenderung memiliki pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Artinya, hubungan antara negara dan masyarakat sipil bukanlah hubungan antagonistik, melainkan hubungan saling melengkapi.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, masyarakat sipil dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus mitra dialog kebijakan.
Kritik tetap penting, tetapi kritik yang konstruktif akan jauh lebih produktif dibanding sekadar polemik yang menguras energi publik.
Kritik yang Membangun
Dalam pernyataannya, Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan sejauh mana masyarakat sipil bersedia memberikan waktu bagi pemerintah untuk bekerja.
Pertanyaan ini mengandung pesan penting: demokrasi memerlukan keseimbangan antara tuntutan publik dan ruang kerja bagi pemerintah.
Kritik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang ideal adalah kritik yang disertai gagasan dan solusi.
Dalam teori deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, ruang publik seharusnya menjadi arena diskusi rasional yang menghasilkan argumentasi berbasis fakta dan gagasan.
Dengan kata lain, masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghasil ide-ide alternatif yang dapat memperkaya kebijakan publik.
Kritik tanpa solusi berpotensi menciptakan polarisasi, sementara kritik yang disertai gagasan akan memperkuat kualitas demokrasi.
Persatuan Nasional sebagai Modal Politik
Pernyataan Dasco mengenai pentingnya persatuan nasional juga patut dicermati. Dalam teori pembangunan politik, stabilitas sosial sering menjadi faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Ilmuwan politik Samuel P. Huntington menekankan bahwa stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan pembangunan di negara berkembang.
Stabilitas bukan berarti mematikan kritik, tetapi memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik sosial yang merusak kohesi nasional.
Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, persatuan nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan.
Karena itu, ruang publik yang sehat seharusnya diwarnai oleh perdebatan yang rasional dan berbasis gagasan, bukan sekadar saling mencaci antar kelompok masyarakat sipil seperti yang disoroti Dasco.
Pelajaran dari Negara Lain
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat mempercepat keberhasilan kebijakan publik.
Di Korea Selatan, misalnya, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong reformasi pemerintahan sekaligus mendukung program pembangunan ekonomi.
Organisasi masyarakat sipil di negara tersebut aktif memberikan masukan kebijakan, melakukan riset, hingga menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program sosial.
Hasilnya, negara tersebut berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang relatif transparan sekaligus efektif.
Contoh lain dapat dilihat di Finlandia. Negara ini dikenal memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah. Salah satu faktor kuncinya adalah hubungan yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga akademik dalam merumuskan kebijakan publik.
Di Finlandia, kritik terhadap pemerintah tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Pada saat yang sama, masyarakat sipil juga memiliki budaya dialog yang kuat sehingga perdebatan publik tetap produktif.
Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Indonesia memiliki tradisi masyarakat sipil yang cukup dinamis. Sejak era reformasi, berbagai organisasi masyarakat, kelompok advokasi, media, dan komunitas akademik memainkan peran penting dalam mengawal demokrasi.
Namun, tantangan baru muncul di era digital ketika ruang publik sering kali dipenuhi polarisasi dan disinformasi. Media sosial kerap mempercepat konflik opini tanpa memberikan ruang yang cukup bagi diskusi yang rasional.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil justru dituntut untuk menunjukkan kedewasaan politik. Kritik tetap harus disampaikan, tetapi dengan cara yang konstruktif dan berbasis data.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog yang luas agar partisipasi masyarakat dapat tersalurkan secara positif.
Membangun Kolaborasi
Keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik di parlemen atau kapasitas birokrasi negara.
Keberhasilan tersebut juga sangat bergantung pada kualitas relasi antara negara dan masyarakat sipil.
Masyarakat sipil yang kritis tetapi konstruktif akan memperkuat legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah yang terbuka terhadap kritik akan memperkuat kepercayaan publik.
Persatuan nasional yang diserukan oleh Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti meniadakan perbedaan pendapat.
Persatuan nasional justru berarti kemampuan bangsa untuk mengelola perbedaan tersebut secara dewasa, sehingga energi publik dapat diarahkan pada tujuan yang lebih besar: mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam demokrasi yang matang, negara dan masyarakat sipil tidak berdiri saling berhadapan. Keduanya berjalan beriringan—saling mengawasi, saling menguatkan, dan bersama-sama menjaga arah perjalanan bangsa. []
Wakil Ketua IKAL Lemhannas Provinsi Sumatera Barat*)
