Oleh: Hendri Parjiga*
Keputusan pemerintah menghentikan sementara program Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS) tahun 2026 bukan sekadar kebijakan administratif. Tapi adalah sinyal keras bahwa pembinaan olahraga usia muda di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, sedang berada dalam fase yang tidak menentu.
Di atas kertas, alasan efisiensi dan evaluasi anggaran memang rasional. Negara harus memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran.
Namun dalam praktiknya, penghentian ini menyentuh jantung pembinaan atlet: proses panjang, konsisten, dan berjenjang yang tidak bisa diputus begitu saja tanpa konsekuensi.
Perlu ditegaskan, kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi Sumatera Barat. Penghentian sementara SPOBNAS berlaku secara nasional di seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Artinya, apa yang dirasakan Sumbar hari ini juga dialami oleh 37 provinsi lainnya. Ini bukan persoalan daerah semata, melainkan ujian besar bagi sistem pembinaan olahraga nasional secara keseluruhan.
Di Sumatera Barat, dampaknya terasa nyata. Selama ini, program SPOBNAS dibina melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumbar, sebuah ekosistem pembinaan yang telah melahirkan banyak atlet potensial.
Tercatat 23 atlet dari cabang sepak bola dan atletik menjadi bagian dari program ini. Mereka kini berada dalam situasi serba tidak pasti.
Namun perlu digarisbawahi, PPLP Sumbar tidak hanya menaungi atlet SPOBNAS. Di dalamnya juga berjalan program Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah (SPOBDA), yang dibiayai melalui APBD Provinsi. Kehadiran SPOBDA menjadi penopang penting di tengah ketidakpastian SPOBNAS.
Setidaknya, masih ada ruang bagi pembinaan untuk tetap berjalan, meski dengan kapasitas yang terbatas.
Meski demikian, perbedaan sumber pendanaan ini juga menghadirkan tantangan. SPOBNAS yang selama ini ditopang APBN memiliki cakupan program yang lebih luas, mulai dari fasilitas, try out, hingga dukungan kompetisi.
Sementara SPOBDA, dengan segala keterbatasan APBD, harus bekerja lebih keras untuk menjaga kualitas pembinaan agar tidak menurun.
Pernyataan Plt. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Kemenpora, Usman Ali Mustofa, yang menyebut peluang kembalinya program seperti sediakala hanya “30: 70”, semakin menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sementara dalam arti sederhana. Ada ketidakpastian yang harus dihadapi dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Sumatera Barat patut diapresiasi karena telah memiliki SPOBDA sebagai skema alternatif pembinaan.
Namun pertanyaannya, apakah kapasitas fiskal daerah cukup untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan SPOBNAS?
Realitasnya, mempertahankan kualitas pembinaan bukan perkara mudah. Risiko penurunan intensitas latihan, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya kesempatan try out sangat mungkin terjadi.
Jika tidak dikelola dengan baik, kesenjangan kualitas antara masa sebelum dan sesudah penghentian SPOBNAS akan semakin lebar.
Padahal, pembinaan atlet adalah investasi jangka panjang. Dampaknya tidak terlihat hari ini, tetapi akan terasa dalam dua hingga lima tahun ke depan. Jika hari ini pembinaan tersendat, maka jangan berharap banyak pada prestasi di masa depan. Kita bisa kehilangan satu generasi atlet potensial hanya karena jeda kebijakan.
Lebih jauh lagi, penghentian ini juga berpotensi memutus rantai pembinaan berjenjang. Atlet muda yang seharusnya naik ke level berikutnya bisa kehilangan momentum. Dalam dunia olahraga, momentum adalah segalanya. Sekali hilang, sulit untuk kembali.
Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tradisi olahraga yang kuat. Dari lintasan atletik hingga lapangan hijau, banyak atlet lahir dari sistem pembinaan yang terstruktur, salah satunya melalui PPLP.
Kini, sistem itu sedang diuji, terutama dalam menjaga kesinambungan antara program nasional (SPOBNAS) dan daerah (SPOBDA).
Pertanyaannya bukan lagi “apakah pembinaan harus berhenti?”, tetapi “bagaimana pembinaan tetap berjalan di tengah keterbatasan?”
Jawabannya menuntut kolaborasi. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu keterlibatan KONI, cabang olahraga, sekolah, hingga sektor swasta. Dunia usaha bisa dilibatkan melalui skema sponsorship atau CSR. Perguruan tinggi dapat berperan dalam dukungan sport science. Bahkan komunitas olahraga bisa menjadi penggerak alternatif pembinaan.
Momentum ini juga bisa menjadi titik evaluasi. Apakah selama ini pembinaan sudah benar-benar efektif? Apakah anggaran yang besar sebelumnya sudah tepat sasaran? Jika tidak, maka efisiensi justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem, termasuk memperkuat sinergi antara SPOBNAS dan SPOBDA agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Namun satu hal yang tidak boleh terjadi: kekosongan pembinaan.
Menghentikan program boleh saja, tetapi menghentikan proses pembinaan adalah kemunduran. Atlet muda tidak bisa menunggu kebijakan menjadi pasti. Mereka butuh latihan hari ini, bukan nanti.
Jika Sumatera Barat mampu menjaga kesinambungan pembinaan melalui PPLP dengan mengoptimalkan peran SPOBDA, maka justru akan lahir mental atlet yang lebih tangguh, terbiasa berlatih dalam keterbatasan, tetapi tetap berprestasi.
Sebaliknya, jika tidak ada langkah nyata, maka kita harus siap menerima kenyataan pahit: prestasi olahraga Sumbar di masa depan akan menurun, bukan karena kekurangan bakat, tetapi karena lemahnya keberlanjutan pembinaan.
Pada akhirnya, kebijakan ini menguji komitmen semua pihak. Apakah olahraga hanya menjadi prioritas saat anggaran tersedia? Atau benar-benar dipandang sebagai investasi masa depan?
Sumatera Barat kini berada di persimpangan. Bertahan dengan segala keterbatasan, atau perlahan kehilangan generasi emasnya. Pilihan itu sedang ditentukan hari ini[]
Hendri Parjiga adalah pengamat olahraga, Wartawan Utama/ Pemimpin Redaksi Portal fokussumbar.com dan Kabid Humas KONI Sumbar*
