Oleh : MOHAMMAD ISA GAUTAMA*
SESUAI yang bisa dibaca dari berbagai sumber, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, yang menjadi fondasi penting dalam membangun generasi mendatang.
Meski ambisi program ini tampak menjanjikan, implementasinya di lapangan disinyalir tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sebagaimana banyak program bantuan sosial lainnya di Indonesia, MBG menghadapi ancaman serius berupa korupsi, mal-implementasi, dan ketidaktepatan sasaran. Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia baru-baru ini bahkan menunjukkan bahwa 46,9 persen responden menganggap program makan bergizi gratis berpotensi dikorupsi (kompas.com, 27/1).
Sejak awal peluncurannya, tata kelola program MBG telah menuai banyak kritik. Laporan media menyebutkan adanya kasus distribusi bantuan yang tidak sampai kepada masyarakat yang berhak, sementara di beberapa daerah, ditemukan makanan yang diklaim bergizi tetapi memiliki kualitas yang diragukan.
Pada sisi lain, beberapa kontraktor pengadaan makanan diduga memiliki hubungan langsung dengan pejabat daerah, sehingga memunculkan konflik kepentingan. Fenomena seperti ini membuka celah bagi praktik kolusi, di mana pengadaan makanan tidak hanya berpotensi mengalami mark-up harga, tetapi juga menggunakan bahan-bahan dengan kualitas rendah.
Ketika berbicara tentang program seperti MBG, isu utama yang kerap muncul adalah lemahnya pengawasan. Di Indonesia, sistem pengawasan terhadap program sosial sering kali tidak berjalan efektif karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Program MBG, yang seharusnya transparan, justru cenderung tertutup dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kurangnya transparansi ini menciptakan ruang gelap yang sangat dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi/golongan.
Secara teori, potensi korupsi dalam program sosial seperti MBG dapat dijelaskan melalui model Klitgaard (1988), yang menyatakan bahwa korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, kebebasan diskresi yang terlalu besar, dan lemahnya akuntabilitas.
Dalam konteks MBG, monopoli kekuasaan terlihat dari sentralisasi pengambilan keputusan di tangan segelintir pihak, sementara diskresi muncul dalam bentuk kebebasan pejabat untuk menentukan kontraktor atau penerima manfaat tanpa prosedur yang jelas. Lemahnya akuntabilitas semakin memperparah situasi, karena minimnya mekanisme pengawasan independen yang memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Selain korupsi, potensi ketidaktepatan sasaran menjadi ancaman serius bagi keberhasilan program MBG. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa banyak program bantuan sosial di Indonesia tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam kasus MBG, masalah ini sangat berpeluang muncul karena kurangnya validasi data penerima manfaat.
Di beberapa daerah, ditemukan kasus di mana makanan bergizi justru diberikan kepada pegawai pemerintahan atau kerabat pejabat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama program ini.
Lebih jauh, ketidaktepatan sasaran juga sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan lokal. Sebagai contoh, jenis makanan yang didistribusikan di beberapa wilayah sering kali tidak sesuai dengan preferensi budaya atau kebutuhan nutrisi masyarakat setempat. Misalnya, distribusi makanan berbasis gandum di wilayah yang lebih terbiasa mengonsumsi nasi atau ubi sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat penerima. Akibatnya, makanan yang didistribusikan tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan berakhir menjadi limbah.
Masalah-masalah ini bukanlah hal baru dalam pengelolaan program sosial di Indonesia. Sejarah panjang program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH), menunjukkan bahwa ketidaktransparanan, korupsi, dan ketidaktepatan sasaran adalah kasus yang terus berulang. Program-program ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkuat basis politik mereka, baik melalui praktik patronase maupun penggunaan bantuan sebagai alat kampanye. Dengan kata lain, program bantuan sosial di Indonesia sering kali lebih berorientasi pada kepentingan politik dari pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencegah MBG menjadi ladang baru bagi korupsi, beberapa langkah strategis perlu diambil. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi.
Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat digunakan untuk memantau distribusi makanan secara real-time, sehingga meminimalkan peluang penyimpangan. Selain itu, aplikasi berbasis data dapat digunakan untuk memverifikasi identitas penerima manfaat, memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat.
Di samping itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan program. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pembentukan komite pengawas di tingkat lokal, yang terdiri dari perwakilan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak, pengawasan terhadap program MBG dapat dilakukan secara lebih transparan dan independen.
Konsekuensinya, langkah-langkah ini hanya akan berhasil jika didukung oleh komitmen politik yang kuat. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Hukuman yang berat, seperti pencabutan kontrak, denda besar, dan penyitaan aset, harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Selain itu, integritas aparat penegak hukum harus dijaga melalui pengawasan ketat dan peningkatan kesejahteraan mereka.
Dalam konteks ketidaktepatan sasaran, validasi data penerima manfaat menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima diperbarui secara berkala dan diverifikasi dengan ketat. Kerja sama dengan lembaga statistik atau organisasi non-pemerintah yang memiliki data lapangan yang lebih akurat dapat membantu mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.
Sekali lagi, program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, tetapi potensi ini hanya dapat diwujudkan jika program ini dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program sosial sering kali menjadi korban penyalahgunaan wewenang, tetapi hal ini bukan berarti mustahil untuk diatasi. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, MBG dapat menjadi contoh keberhasilan dalam tata kelola program sosial di Indonesia.
Jika rekomendasi langkah-langkah ini diabaikan, program ini berisiko mengulang cerita lama tentang bagaimana niat baik pemerintah berubah menjadi peluang baru bagi korupsi. Di sinilah pentingnya peran masyarakat dalam memastikan bahwa program seperti MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Secara konkrit, pihak akademisi, aktivis sosial, dan relawan LSM yang berkutat di bidang pengawasan kebijakan mesti “turun gunung” dan pasang mata dan telinga.
Pada gilirannya, seefektif apa pun pengawasan dari publik, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat menghadirkan integritas dalam tata kelola dan konsistensi untuk selalu berkomitmen terhadap keadilan sosial. [*]
*) Kepala Pusat Kajian Gerakan Bersama Antikorupsi (PK-Gebrak) UNP
