TANAH DATAR, FOKUSSUMBAR.COM-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan melakukan evaluasi berkala terhadap para penghuni hunian tetap (huntap) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Evaluasi rencananya dilakukan lima tahun sekali untuk memastikan hunian yang digunakan sesuai peruntukan dan aturan.
“Evaluasi ini menjadi bagian dari pengelolaan lanjutan pasca penyerahan kunci hunian kepada penerima manfaat,” kata Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Tanah Datar, Nofi Hendri, Jumat (16/5/2025).
Dikatakan, karena hunian tersebut masih merupakan aset negara, penerima manfaat wajib mematuhi sejumlah aturan sebagaimana yang telah ditandatangani dalam surat perjanjian.
Penghuni dilarang mengubah bentuk bangunan dan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong ataupun disewakan kepada pihak lain.
“Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran seperti rumah ditinggalkan tanpa penghuni atau disewakan kepada pihak lain, maka hak tinggal bisa dicabut sesuai ketentuan yang berlaku” ujarnya.
Dia berharap, para penghuni menjaga keasrian lingkungan dan mematuhi hak serta kewajiban, seperti membayar sendiri tagihan listrik, air dan retribusi sampah tidak diperbolehkan memelihara ternak yang dapat mengganggu ketertiban.
Diketahui, sebelumnya telah dilakukan peresmian huntap oleh Bupati Eka Putra dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu telah dilakukan sosialisasi dan proses pengundian (lotting) unit hunian sesuai surat keputusan Bupati Tanah Datar.
Sementara itu, salah seorang warga penerima bantuan hunian tetap, Asep Asep Z Herma Ismail bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah daerah yang telah menyediakan tempat tinggal yang layak pasca bencana yang mereka alami.
Meski demikian, dia menyampaikan harapan agar pemerintah terus memberikan perhatian terhadap para pengungsi di tempat relokasi. Pasalnya, lokasi hunian yang cukup jauh dari tempat mereka bekerja menjadi tantangan tersendiri.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, kami berharap ke depannya kami yang di tempat relokasi itu agar selalu diperhatikan karena memang ini jauh dari tempat kami bekerja dan juga sulitnya akses jaringan telekomunikasi,” kata Asep. (ril)
