PADANG PANJANG, FOKUSSUMBAR.COM – Menjawab keresahan masyarakat soal sulitnya akses pendidikan tingkat atas, khususnya SMA, Wali Kota, Hendri Arnis menerima audiensi para wali murid yang anak-anaknya belum mendapatkan sekolah pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (8/7/2025) tersebut, turut dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nasrul serta perwakilan wali murid dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wako Hendri mendengarkan langsung keluhan para orang tua yang anak-anaknya tak diterima di sekolah negeri di Padang Panjang, meski memiliki nilai akademik tinggi dan prestasi yang mumpuni.
“Anak-anak kami ini adalah putra-putri daerah, lahir dan besar di Padang Panjang. Tapi sekarang malah tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri di kotanya sendiri. Ini menyakitkan,” kata Kheri Juska, salah satu wali murid.
Kheri juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa tidak adil jika anak-anak dari luar daerah justru lebih banyak diterima dibanding putra daerah.
“Anak kami, putra dan putri daerah, tidak mendapatkan sekolah di Padang Panjang. Padahal kalau berbicara nilai, nilai anak kami tinggi, prestasi juga ada. Tapi kenapa tidak diterima,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memperjuangkan keadilan bagi masyarakat lokal.
“Kami ingin anak-anak kami bisa merasakan pendidikan di kota sendiri. Jangan sampai hanya anak-anak dari luar saja yang mendapatkan fasilitas pendidikan di Padang Panjang,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wako Hendri menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak Padang Panjang.
Hendri menyebut akan bersurat secara resmi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat untuk meminta penambahan rombongan belajar (rombel) khususnya di SMA N 1 dan SMA N 2, dua sekolah favorit yang kerap menjadi rebutan saat PPDB.
“Kami tidak tinggal diam. Saya akan bersurat ke Disdik Sumbar dan meminta agar diteruskan ke Kementerian Pendidikan. Kita butuh tambahan rombel, dan kita juga ingin ada afirmasi untuk anak-anak daerah,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Hendri juga menyoroti keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan SMA yang kini berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi. Meski demikian, ia langsung menghubungi Gubernur Sumbar via sambungan telepon, memohon secara langsung agar permintaan penambahan rombel segera ditindaklanjuti.
Tak hanya langkah jangka pendek, Hendri juga telah menyiapkan solusi jangka panjang. Di antaranya pembangunan SMAN 4 Padang Panjang sebagai sekolah baru yang akan hadir untuk menjawab lonjakan kebutuhan pendidikan dan mengakomodasi lebih banyak siswa, terutama dari kalangan putra-putri daerah.
“Kita tidak hanya memikirkan solusi hari ini. Kita juga akan bangun SMAN 4 agar di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi anak-anak kita yang tersingkir dari kotanya sendiri,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Wako Hendri menegaskan bahwa Pemko akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam urusan fundamental seperti pendidikan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Dan saya akan pastikan, anak-anak Padang Panjang tidak kehilangan hak itu hanya karena sistem yang belum berpihak,” tutupnya. (rifki)
