PESISIR SELATAN, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedalitbang) melaksanakan kegiatan penyempurnaan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Selasa (29/7/2025), bertempat di Aula Bapedalitbang, Sago. Kegiatan ini diikuti oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen teknis sebagai dasar pengajuan e-proposal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Pesisir Selatan pada 7–8 Maret 2024.
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) Bapedalitbang Pesisir Selatan, Rudi Anwar, ST, selaku pelaksana teknis kegiatan, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyempurnaan dokumen tersebut.
“Penyusunan dokumen ini memerlukan kolaborasi dan kontribusi dari semua OPD, agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipetakan secara akurat dan terpadu. Ini menjadi acuan penting dalam proses pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Turut hadir sebagai narasumber utama, Wahyu Ramadhani, ST., MT., perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Ia memaparkan kerangka penyusunan dokumen sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.
“Dokumen ini akan menjadi dasar e-proposal ke BNPB. Oleh karena itu, isi dokumen harus benar-benar menggambarkan kondisi lapangan dan kebutuhan sektoral secara menyeluruh,” jelas Wahyu.
Selama kegiatan, masing-masing OPD diminta memberikan masukan teknis dan memperbarui data program yang terkait dengan sektor terdampak, seperti infrastruktur, permukiman, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Pemerintah daerah menargetkan dokumen final rampung dalam waktu dekat guna mempercepat proses pengajuan bantuan ke pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, SH., M.Hum, melalui Fungsional Humas Yendi, S.Sos, menyampaikan bahwa Diskominfo mendukung penuh kegiatan ini.
“Meskipun kami tidak memiliki dokumen teknis dalam penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi, kami berperan dalam mendukung transparansi informasi kepada masyarakat. Pemulihan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak,” kata Yendi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (yndi)
