DHARMASRAYA, FOKUSSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu pada Kamis (7/8/2025), bertempat di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kesbangpol, jajaran Polres, Dandim 0310/SSD, Kajari, Ketua PN, perwakilan Organda, OKP, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. AermaDefa dan Dr. Alim Harun Pamungkas. Tema yang diangkat adalah “Eksistensi dan Peran Strategis Bawaslu Menghadapi Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 135/PUU-XXII/2024.”
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa mulai 2029, penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Daerah akan dilaksanakan secara terpisah. Menyikapi hal itu, Bawaslu Dharmasraya memperkuat kapasitas kelembagaan sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan tersebut.
“Bawaslu memegang peranan sangat strategis sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilukada,” ujar Ketua Bawaslu Dharmasraya, Subandiyono.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta regulasi lain terkait pemilu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapabilitas, memperkuat koordinasi, dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif.
“Melalui kegiatan ini, kita harapkan lahir rumusan strategis dan rekomendasi pengembangan kelembagaan dalam menghadapi pemilu yang semakin kompleks,” jelas Subandiyono.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada Pemilu 2029 mendatang, sesuai putusan MK, akan dilakukan pemisahan antara Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI dengan Pemilihan Kepala Daerah serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Plt Kepala Kesbangpol, Asri, menyampaikan pentingnya pengawasan yang melekat dan transparan dalam setiap tahapan pemilu.
“Jadilah pengawas pemilu yang transparan agar pemilu berlangsung aman, damai, dan adil,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Dharmasraya berharap dapat memperkuat pengawasan pemilu berbasis data, partisipatif, dan adaptif untuk menyambut Pemilu 2029 dengan lebih siap dan profesional. (*/mas_ek)
