PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, membuat Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat. Mitra penyelenggara, yakni Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), langsung diberi sanksi tegas berupa penghentian operasional tanpa batas waktu.
Deputi BGN, Nanik, menegaskan bahwa pihak yayasan mitra harus bertanggung jawab penuh dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat.
“Kami hentikan sementara waktu dapur SPPG yang terlibat. Kepala SPPG juga kami nonaktifkan, ditarik ke pusat, dan diberi sanksi. Dapur diwajibkan memperbaiki standar, termasuk mengurus sertifikat higienitas,” ujar Nanik dalam tayangan Beritasatu Sore di BTV, Rabu (24/9/2025).
Selain langkah tegas itu, Nanik juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Saya minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak dan orang tuanya. Kami berjanji insyaallah akan terus memperbaiki tata kelola dan SOP di BGN,” ucapnya.
Projamin Turun Mengawal di Sumatera Barat
Menanggapi kasus tersebut, DPW Projamin (Profesional Jaringan Mitra Negara) Sumatera Barat menyatakan siap mengawal ketat jalannya program MBG-BGN di daerah.
Sekretaris DPW Projamin Sumbar, Donni Hardiansyah, menyebut pengawasan independen masyarakat sipil sangat penting agar program andalan Presiden Prabowo ini benar-benar tepat sasaran dan tidak tercoreng ulah oknum.
“Kami akan kawal program MBG dengan baik. Jangan sampai ada yang merusak susu sebelanga. Kami juga siap menampung laporan dari masyarakat. Kalau ada masalah atau informasi yang belum jelas, silakan hubungi kami di WhatsApp 0811664113,” tegas Donni di Padang, Kamis (25/9/2025).
Program MBG-BGN di Sumbar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo, dengan target menjangkau jutaan anak sekolah dasar hingga tingkat menengah.
Di Sumatera Barat, dapur-dapur MBG tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan dukungan BGN bersama SPPG sebagai mitra pelaksana.
BGN menekankan bahwa standar kebersihan, gizi seimbang, serta kualitas bahan pangan harus menjadi perhatian utama. Di Sumbar, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta lembaga masyarakat yang ikut mengawal program.
Dengan masuknya Projamin dalam lini pengawasan, diharapkan transparansi dan kualitas penyajian menu semakin terjamin.
Harapannya, kasus seperti di Bandung Barat tidak terulang, dan anak-anak di Sumbar bisa menikmati manfaat program MBG secara aman, sehat, dan berkesinambungan. (rls)
