JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Pasca bencana banjir dan galodo yang melanda Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 21 November 2025, sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami kerusakan serius. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meminta dukungan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan penguatan layanan kesehatan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Dr.dr. Engga Lift Irwanto. Sp.OG(K) serta Direktur RSUD Padang Pariaman dr.Hj. Syafrinawati.
Dalam audiensi tersebut, John Kenedy Azis yang lebih akrab disapa JKA menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari pembangunan Rumah Sakit Pratama, relokasi Puskesmas Sintuk, pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu), penambahan sarana pendukung RSUD Parit Malintang, hingga penguatan sumber daya manusia dan alat kesehatan.
Menurut JKA, dampak bencana tidak hanya dirasakan pada sektor pemukiman dan infrastruktur, tetapi juga sangat memengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Fasilitas pelayanan kesehatan kami ikut terdampak. Karena itu, kami datang langsung ke Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan dan meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat,” ujar John Kenedy Azis.
Ia menyoroti keterbatasan akses layanan kesehatan rujukan, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini, RSUD milik daerah berada di wilayah selatan, sehingga warga di wilayah utara harus menempuh jarak sekitar 70 hingga 80 kilometer dengan waktu tempuh mencapai dua jam untuk mendapatkan layanan rumah sakit.
“Kondisi ini sangat berisiko, terutama bagi pasien dalam keadaan darurat. Minimnya angkutan umum langsung membuat masyarakat harus berganti-ganti transportasi. Ini menyangkut keselamatan jiwa,” kata JKA.
Karena itu, ia menilai pembangunan Rumah Sakit Pratama atau rumah sakit tipe D di wilayah utara menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan medis dan pemerataan layanan kesehatan.
Selain itu, JKA juga menyinggung kondisi Puskesmas Sintuk yang berada di bantaran sungai dan kerap terdampak banjir. Menurut dia, banjir yang berulang kali terjadi tidak hanya mengganggu pelayanan kesehatan, tetapi juga mengancam keselamatan sarana dan prasarana medis.
“Relokasi Puskesmas Sintuk adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar melalui pemenuhan alat kesehatan, termasuk melalui Proyek SOPHI, serta percepatan rehabilitasi Pustu yang rusak berat akibat bencana. Meski Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk rehabilitasi Pustu, JKA menilai cakupan program tersebut masih terbatas.
“Masih banyak Pustu yang rusak berat dan belum masuk dalam lokus pembangunan. Kami berharap alokasi ini dapat diperluas,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman, terutama terkait pemerataan akses layanan kesehatan dan dampak bencana terhadap fasilitas kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait agar dapat diakomodasi sesuai mekanisme dan kebijakan yang berlaku.
Upaya penguatan layanan kesehatan pascabencana ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses layanan medis dan memastikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan aman. (rls)
