PARIK MALINTANG, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima dukungan anggaran sebesar Rp133 miliar dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, untuk pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana.
Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala BPBPK Sumatera Barat dengan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Senin, 29 Desember 2025, di ruang kerja Bupati di Parik Malintang. Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan layanan air bersih.
Bupati John Kenedy Azis mengatakan bantuan Rp133 miliar itu merupakan anggaran tanggap darurat yang difokuskan untuk menangani persoalan mendesak layanan air minum di wilayah terdampak bencana.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana. Kami berharap anggaran ini benar-benar terealisasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” kata John Kenedy Azis.
Ia menjelaskan, dana Rp133 miliar tersebut merupakan bagian dari total usulan anggaran Rp277 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui PDAM. Adapun sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan sebagai pembiayaan permanen untuk penguatan infrastruktur jangka panjang. Pemerintah daerah menargetkan realisasi anggaran lanjutan itu pada akhir 2026 atau 2027.
Menurut John Kenedy Azis, pemulihan layanan air bersih menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada aktivitas dan kesehatan masyarakat. Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi pascabencana.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumatera Barat Maria Doeni Isa menyatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia menyebut Padang Pariaman sebagai salah satu daerah prioritas karena terdampak cukup signifikan, terutama pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman.
“Bantuan yang kami salurkan ini merupakan respons atas kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana, terutama terkait ketersediaan air bersih. Kami ingin memastikan layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas masyarakat dapat segera pulih,” ujar Maria.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, sekaligus mendorong pemulihan daerah secara berkelanjutan. (rls)
