LUBUK SIKAPING, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman menargetkan normalisasi sejumlah sungai dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam pemulihan pascabencana.
Hal ini disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery didampingi Wakil Bupati Parulian dan sejumlah perangkat dalam Focus Group Discussion (FGD) Upaya Pemulihan Bencana yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara daring dari Auditorium Gubernuran, Senin (5/1/2025) malam.
Dalam forum tersebut, Bupati Welly memaparkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Pasaman.
Fokus utama adalah penanganan sungai-sungai yang terdampak dan mengalami pendangkalan serta kerusakan.
“Terkait sejumlah sungai di Pasaman yang terdampak bencana, harus dilakukan normalisasi seperti di lokasi, di Kecamatan Panti hingga ke Kecamatan Rao,” ujar Bupati Welly Suhery dalam paparannya.
Selain rehabilitasi sungai, pemulihan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian serius. Bupati menyoroti kondisi Jalan Kumpulan-Padangsawah yang berstatus jalan provinsi. Jalan tersebut dilaporkan rusak parah akibat alih lalu lintas dari akses Silaiang yang rusak terdampak bencana.
“Hal itu terjadi karena akses di Silaiang yang rusak akibat bencana, sehingga lalu lintas kendaraan dialihkan ke jalur Padang Sawah-Kumpulan. Beban jalan yang meningkat memperparah kerusakan jalan ini,” jelas Bupati Welly.
Bupati menambahkan, untuk Kabupaten Pasaman tidak dilakukan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. “Sementara itu, di Pasaman tidak ada huntara dan huntap karena, rehabilitasi rumah yang rusak dilakukan secara berkala,” tegas Bupati Welly.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang memimpin Focus Group Discussion (FGD) menyampaikan persoalan infrastruktur dasar menjadi keluhan utama masyarakat di lapangan, mulai dari jalan dan jembatan yang rusak, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, hingga perumahan terdampak bencana seperti hunian sementara dan hunian tetap.
Menurutnya, penanganan terhadap hal itu perlu dipercepat.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Ia kemudian juga minta pengerukan sungai sebagai segera dilakukan, sebagai bagian dari pengendalian risiko bencana ke depan. Beberapa sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul, sehingga meningkatkan kerawanan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa ketersediaan dan distribusi air minum harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis untuk menyampaikan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
FGD tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait.
Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (Azra)
