Tokoh Pemekaran Latina Beri Lampu Hijau: Percepat Pembangunan Pasar Payakumbuh!

Tokoh pelaku usaha sekaligus tokoh pemekaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), Mhd. Budi Nanda Dt. Simarajo nan Kuning. (foto; ist)

PAYAKUMBUH, FOKUSSUMBAR.COM – Tokoh pelaku usaha sekaligus tokoh pemekaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), Mhd. Budi Nanda Dt. Simarajo nan Kuning, menyerukan pesan persatuan terkait rencana revitalisasi Pasar Payakumbuh.

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan polemik yang tidak perlu dan mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-kebakaran Agustus lalu.

​”Sebagai niniak mamak, kami sangat mendukung upaya Pemko Payakumbuh dalam mempercepat realisasi revitalisasi pasar. Saya meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja cepat dan maksimal,” ujar Mhd. Budi Nanda kepada media di Payakumbuh, Selasa (13/1/2026).

Mhd. Budi Nanda menegaskan pentingnya menjaga suasana kondusif dengan mengedepankan prasangka baik. Menurutnya, revitalisasi ini adalah kepentingan orang banyak, terutama para pedagang yang terdampak musibah.

​”Hilangkan rasa curiga dan mulailah berpikir positif. Yang berdagang di pasar itu adalah anak kemenakan kita juga. Kita harus mendukung upaya ini demi kepentingan bersama,” tegasnya.

​Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dapat memecah belah.

“Jangan memperkeruh suasana. Jika ada hal-hal yang dianggap melanggar hukum dalam proses pembangunan, biarkan ranah hukum yang menyelesaikan sesuai alurnya,” tambah beliau.

Di sisi lain, Dt. Simarajo nan Kuning juga menitipkan pesan tegas kepada pihak eksekutif agar menjalankan proyek ini dengan integritas tinggi.

“Kepada Pemko, laksanakan saja pembangunan pasar dengan baik dan jujur. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita harus bekerja sama untuk kemajuan Payakumbuh,” pungkasnya.

​Dukungan tokoh masyarakat ini sejalan dengan komitmen Walikota Payakumbuh, Zulmaeta. Walikota menjelaskan bahwa proyek fisik pasar ini akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN, sementara pemerintah daerah berperan aktif sebagai pengawas di lapangan.

​Zulmaeta memastikan bahwa pembangunan ini tidak akan menabrak tatanan adat yang ada.

Dengan adanya sinergi antara tokoh adat dan pemerintah, diharapkan proses revitalisasi berjalan lancar tanpa hambatan sosial, sehingga roda ekonomi masyarakat Payakumbuh dapat segera pulih kembali.

“Kami ingin membangun pasar tanpa mengesampingkan hak ulayat. Kesepakatan ini adalah jalan tengah agar pembangunan berjalan sesuai regulasi dan tetap menghormati adat,” tutur Zulmaeta. (cz)

Exit mobile version