PADANG PANJANG, FOKUSSUMBAR.COM – Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan nasional.
Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,16 persen, Pemko Padang Panjang meraih Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya pada ajang nasional yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis.
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan, penghargaan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga memiliki akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
“Capaian UHC 99,16 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Padang Panjang telah terlindungi jaminan kesehatan. Ini adalah komitmen kami agar tidak ada warga yang tertinggal ketika membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan kebijakan dan penganggaran daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Padang Panjang, dr. Sonya Thermiarto, menjelaskan bahwa hingga 1 Januari 2026, dari total 64.159 jiwa penduduk, sebanyak 63.618 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan demikian, hanya sekitar 541 jiwa yang belum masuk dalam kepesertaan.
“Capaian ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Tren UHC Padang Panjang juga stabil di angka 99,16 persen di awal 2026,” ujarnya.
Berdasarkan data kepesertaan, kontribusi terbesar berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Pemda sebanyak 22.554 peserta, disusul PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 15.994 peserta. Segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) tercatat 12.455 peserta, PPU Penyelenggara Negara sebanyak 6.416 peserta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 3.746 peserta, serta Bukan Pekerja (BP) 2.453 peserta.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan Program JKN. Menurutnya, kebijakan dan penganggaran daerah yang berpihak menjadi faktor penentu dalam menjamin keberlangsungan kepesertaan aktif masyarakat.
Secara nasional, hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029. (ph)
