PESISIR SELATAN, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida Pesisir Selatan, Sago, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dan menjadi wadah menghimpun masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan arah pembangunan daerah ke depan.
Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi, Ketua DPRD Darmansyah, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta perwakilan lembaga profesi, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
Dalam forum itu, Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Prof. Tuty Anggraini, STP, M.P, Ph.D, menekankan pentingnya upaya menjaga kualitas produk pertanian sekaligus mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah. Menurutnya, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah serta pendapatan petani dan pelaku UMKM.
Ia menyebutkan, salah satu potensi besar Pesisir Selatan adalah komoditas gambir yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti teh, sampo hingga obat-obatan. “Diversifikasi produk menjadi kunci hilirisasi sehingga nilai dan mutu produk meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Pesisir Selatan, Suhandri, menyampaikan bahwa daerah ke depan dituntut semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, kemampuan pendanaan daerah pada 2027 akan ditopang melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi keuangan daerah, sinergi belanja pusat dan daerah, serta optimalisasi peran BUMD, BLUD dan BPD.
Di sisi lain, Kepala Bapperida Pesisir Selatan, Subchandri, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan, kemampuan fiskal daerah ke depan masih sulit diprediksi sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat dan berbasis data yang akurat melalui konsep Satu Data Indonesia.
Subchandri juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan pada 2025 tercatat sebesar 73,72. Ia menekankan pentingnya indikator yang jelas dalam program prorakyat agar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat terukur.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa usulan pokok pikiran (pokir) DPRD paling lambat disampaikan pada 30 Maret melalui sistem SIPD, serta harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Forum konsultasi publik tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan Pesisir Selatan yang lebih efektif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/yndi)
