AGAM, FOKUSSUMBAR.COM – Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPRD Agam, Ilham. Dia menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam amanatnya, Ilham membacakan sambutan Mendagri. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara besar, tidak hanya dari luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga dari keragaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya.
“Kehebatan ini tidak akan berarti tanpa sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan,” ujarnya.
Disebutkan, peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Tema tersebut mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mencapai cita-cita bangsa.
Ilham menekankan, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta implementasi yang berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan menuju Indonesia Emas.
Dalam sambutan tersebut, juga dipaparkan sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya pelaksanaan program prioritas nasional yang mencakup delapan klaster utama seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) melalui digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan modern.
Isu kemandirian fiskal daerah juga menjadi sorotan, mengingat masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal lemah dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah serta penguatan kerja sama pembiayaan.
Tak kalah penting, kolaborasi antar daerah juga harus terus ditingkatkan guna mengurangi ketimpangan pembangunan. (rls)
