JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Hal itu disampaikannya dalam Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Ossy, terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN, yakni sinkronisasi rencana tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami, pertama sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk.
Selain itu, ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan pihaknya juga siap memberikan dukungan penuh guna menunjang pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia menambahkan, penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini, termasuk melalui penguatan working group antar kementerian dan lembaga guna optimalisasi integrasi serta overlay peta.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (SG/CK)
