PASAMANBARAT, FOKUSSUMBAR.COM – Bupati Pasaman Barat Yulianto meminta para tenaga pendamping desa untuk mengawasi seluruh pelaksanaan program pemerintah pusat, terutama penggunaan dana desa.
Hal itu disampaikan Bupati Yulianto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) internal Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (15/7/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap program pusat, seperti program Koperasi Merah Putih, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam memajukan nagari. Program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi nanti kesalahpahaman dalam pelaksanaannya,” ujar Yulianto.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program pusat perlu dikaji secara cermat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
“Terkadang tidak semua saran bisa diterima oleh semua pihak. Kita harus maklum. Namun, untuk teknis penggunaan anggaran atau penyaluran dana desa, saya yakin nagari sudah paham. Hanya saja, program baru dari pusat perlu dipelajari bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yulianto turut menyinggung masih minimnya jumlah wali nagari definitif di Pasaman Barat. Dari 90 nagari yang ada, baru tiga yang dipimpin oleh wali nagari definitif, sementara sisanya masih dijabat oleh pejabat (PJ).
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Nagari sudah definitif, tetapi wali nagarinya masih dijabat oleh PJ. Hal ini perlu segera kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Bupati Yulianto juga mengingatkan agar pendamping desa memahami karakteristik dan kearifan lokal masing-masing nagari yang menjadi wilayah tugas mereka. Menurutnya, pendekatan yang tepat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat nagari. (*/ril)
