PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Satu tahun kinerja atau masa jabatan Prabowo-Gibran dalam balutan semangat menuju Indonesia Maju masih menorehkan beberapa catatan masalah.
“Sebagai anak muda kita tentu mempunyai harapan dan optimisme akan sepak terjang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, sebagai pasangan paling ideal pada saat Pilpres kemarin, banyak GEN Z se-antero Indonesia Raya ikut menumpangkan harapan baik, tapi kita melihat masih banyak yang belum pada tempatnya,” ujar Arni Lusi, mahasiswi Pasca Sarjana Ekonomi Unand dalam siaran persnya, Senin (3/11/2025).
Awal masa jabatan atau pasca pelantikan Pemerintahan Prabowo Gibran memang terjadi beberapa kebijakan kontroversial, yaitu kenaikan PPN 12%, RUU KUHAP, Pelarangan Penjualan LPG 3Kg dan lain-lain.
“Hal ini menurut saya harus dijadikan bahan evaluasi oleh Prabowo-Gibran selaku pemimpin bangsa yang besar ini pada saat awal menjabat. Sehingga tidak menambah beban di tengah masyarakat yang masih banyak berstatus ekonomi menengah ke bawah. Saya menilai beberapa kebijakan kontroversial di awal tersebut sudah membuat harapan baik rakyat perlahan mulai terpatahkan,” lanjut Lusi.
“PPN 12% yang bisa menguras isi kantong rakyat, RUU KUHAP yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan Hak Asasi Manusia (berpotensi menjadi alat represi), serta kebijakan pelarangan penjualan LPG 3kg oleh Menteri yang tidak berkompeten menurut saya,” tandas Lusi.
“Lanjut, kita juga dikejutkan dengan terungkapnya Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, nominalnya juga tidak main-main yaitu sekitar 285 Triliun, sampai menduduki puncak klasemen Korupsi di Indonesia. Memang hal ini bisa kita apresiasi juga pengungkapannya, tapi kita harus akui perlu adanya audit dan pencarian fakta lebih mendalam agar korupsi dalam tubuh BUMN unggulan Indonesia di bidang Energi terutama minyak dan gas bumi tersebut bisa tuntas dan berakhir steril dari tangan zalim koruptor,” tegas Lusi.
“Terjadi juga lonjakan kenaikan harga beras ditingkat grosir naik sampai 0,32% dan tingkat eceran sampai 0,26%, kejadian itu justru di saat gudang Bulog penuh dengan cadangan dan produksi padi mencatat surplus, harga di pasar terus menanjak menembus batas yang ditetapkan negara. Kejanggalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan pukulan nyata bagi dapur rakyat, sekaligus ujian bagi negara dalam mengolola pangan pokoknya,” ucap Lusi.
“Polemik keracunan MBG juga menghantui negeri dan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa ini. Program unggulan Prabowo-Gibran seharusnya matang secara teknis, sehingga makanan yang disajikan sebagai penunjang gizi anak-anak pelajar tidak menjadi racun yang bisa saja menghilangkan nyawa. BPOM dan stakeholder terkait lainnya juga harus ambil peran nyata dalam peristiwa dan polemik MBG tersebut,” ulas Lusi.
“Kita juga melihat PHK massal terjadi di berbagai penjuru Negeri, alih-alih mewujudkan 19 juta lapangan kerja sesuai janji Gibran pada saat kampanye dan debat Cawapres, malah terjadi PHK massal di berbagai sektor. Anak-anak muda juga susah mendapatkan kerja, kalau pun sudah dapat kerja sangat susah dapat upah yang layak,” ulas Lusi melanjutkan.
Masih banyak beberapa catatan kritis saya selaku salah seorang anak bangsa yang juga sedang melanjutkan studi Pasca Sarjana ini, lain kesempatan akan saya ulas lebih tajam dan rinci. Saya selaku anak muda Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden mulai berbenah, saya optimis dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran Indonesia jauh lebih baik, tapi harus berani bertindak tegas pada semua oknum tidak amanah yang ada disetiap lembaga Pemerintahan. Salah satunya segera ganti saja menteri yang tidak kompeten di dalam Kabinet Indonesia Maju Prabowo-Gibran,” tutup Lusi kepada beberapa awak media di kota Padang. (rel)
