JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM— Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP APTRINDO) meminta PT Pertamina Patra Niaga segera memperbaiki mekanisme implementasi QR Code MyPertamina untuk penyaluran BBM subsidi Biosolar bagi kendaraan angkutan barang.
Dorongan itu disampaikan dalam audiensi antara APTRINDO dan Pertamina di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Beragam kendala teknis disoroti APTRINDO, mulai dari lamanya proses pendaftaran dan verifikasi akun, ketidaksesuaian dokumen persyaratan, hingga pemblokiran QR Code secara mendadak tanpa pemberitahuan.
Masalah tersebut dinilai menghambat operasional armada dan berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.
Ketua Umum APTRINDO, Drs. Gemilang Tarigan, MB, menegaskan sistem MyPertamina perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku usaha angkutan barang.
“Kami ingin mekanisme MyPertamina benar-benar mendukung, bukan menghambat. Pengusaha truk butuh sistem yang cepat, jelas, dan transparan karena ini menyangkut kelancaran distribusi logistik nasional,” ujarnya.
APTRINDO juga mendorong Pertamina membentuk Helpdesk MyPertamina di setiap kabupaten/kota, mengingat penanganan aduan selama ini dinilai tidak efektif karena hanya melalui call center.
Organisasi itu juga mengusulkan adanya Akun Khusus Perusahaan Angkutan Barang serta penyelarasan dokumen persyaratan dengan karakteristik operasional kendaraan angkutan yang banyak berada dalam skema leasing.
Dukungan terhadap langkah evaluasi sistem MyPertamina juga datang dari daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APTRINDO Sumbar, Sengaja Budi Syukur, menilai persoalan QR Code telah berdampak langsung pada kelancaran aktivitas logistik di Sumatera Barat.
“Di Sumbar, antrean panjang truk di SPBU sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ini bukan hanya membuat distribusi terlambat, tapi juga memicu gesekan dengan pengguna jalan dan warga sekitar karena akses mereka tertutup,” ungkapnya.
Budi Syukur menegaskan perbaikan sistem merupakan kebutuhan mendesak agar operasional truk kembali normal dan tidak menimbulkan gangguan sosial di lapangan.
APTRINDO berharap rangkaian perbaikan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan Pertamina untuk mempercepat proses verifikasi, meningkatkan akurasi data kendaraan, serta menjamin penyaluran BBM subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. (jiga)
