Oleh: Az-zahra Rahma Fadila*)
Ketika sebuah kebijakan merugikan banyak orang, atau ketika kebenaran dikaburkan oleh
arus hoaks, selalu ada sekelompok orang yang memilih berdiri di pinggir. Mereka tidak membela, tidak pula menolak.
Mereka cukup berkata, “Saya netral.” Bagi masyarakat awam, sikap itu mungkin dapat dimaklumi. Bagi kaum terdidik, sikap itu patut dipertanyakan, bahkan layak disebut sebagai dosa intelektual.
Perlu kita sadari bahwasanya pengetahuan itu adalah sebuah amanah. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan. Seorang mahasiswa atau akademisi terbiasa membaca jurnal, menelusuri data, membandingkan sumber, dan menimbang argumen secara runtut.
Kemampuan itu bukan bakat alami, melainkan hasil dari kesempatan yang tidak dimiliki sebagian besar rakyat. Kita seringkali membincangkan mengenai kaum intelektual,
dimana istilah tersebut seolah-olah kelompok diluar sana, dan kita bukan bagian dari itu.
Padahal pada dasarnya istilah tersebuat Adalah bagian dari kita, seseorang yang mampu menulis, membaca literatur akademik, mengikuti perkembangan diskursus public, serat mampu mengartikulasikan kegelisahan secara sistematis. Dalam bahasa sehari-hari dapat kira sebut sebagai privilege akademik.
Di sinilah titik persoalannya. Setiap keistimewaan membawa tanggung jawab. Orang yang mampu membaca situasi secara terstruktur memiliki kewajiban moral untuk membantu masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Ketika kaum terdidik memilih diam, bukan
berarti persoalan berhenti dan selesai. Namun yakinlah bahwa kekosongan itu nantinya akan
segera diisi oleh pihak yang paling lantang, bukan yang paling benar.
Karna bila sejatinya kita mampu memahami dan menyuarakan, lalu memilih diam di hadapan penindasan, bukankah itu berarti kita telah memihak? Dan pihak yang kita bela adalah sang penindas.
Netralitas hanya menguntungkan pihak kuat. Dalam situasi yang timpang, netralitas jarang
benar-benar netral.
Uskup Desmond Tutu pernah menyampaikan gagasan bahwa bersikap netral dalam ketidakadilan berarti memilih berpihak pada penindas. Logikanya sederhana, pihak yang
kuat tidak memerlukan dukungan aktif untuk menang, cukup dibiarkan. Diamnya orang-orang berilmu justru memberi legitimasi tidak langsung bagi status quo.
Sejarah telah mencatat gejala ini. Julien Benda, penulis Prancis, pada 1927 menggugat para
clerc, kaum intelektual yang menanggalkan tugasnya menjaga nalar dan keadilan demi
kenyamanan atau kepentingan kelompok.
Di negeri kita, nama seperti Soe Hok Gie mengingatkan bahwa kampus pernah menjadi tempat lahirnya keberanian bersuara, bukan sekadar tempat memperoleh gelar.
Pada dasarnya netral tidak sama dengan objektif. Perlu dibedakan dua hal yang sering
dicampuradukkan. Objektivitas adalah cara kerja ilmiah: memeriksa fakta, terbuka pada data, dan bersedia dikoreksi. Netralitas adalah menolak mengambil sikap sama sekali.
Seorang ilmuwan boleh, bahkan wajib, objektif dalam metode, tetapi itu tidak berarti ia harus bungkam atas kesimpulan yang telah jelas datanya datanya. Dokter yang mendiagnosis penyakit tidak berkata, “Saya netral antara sehat dan sakit.”
Ia menyampaikan temuannya dan merekomendasikan tindakan. Demikian pula kaum akademik, setelah menelaah dengan cermat, ia semestinya berani menyatakan mana yang keliru dan mana yang lebih benar.
Berpihak pada Apa? Mungkin ada yang khawatir bahwa ajakan ini mendorong kaum terdidik menjadi partisan.
Kekhawatiran itu patut dijawab dengan jelas. Berpihak yang dimaksud di sini bukan berpihak pada kelompok, tokoh, atau golongan, melainkan pada nalar, fakta, dan keadilan.
Ukurannya bisa diuji publik: apakah argumen didukung data, apakah suara kelompok yang lemah turut didengar, apakah kritik disampaikan secara terbuka dan siap dibantah.
Berpihak tidak berarti berteriak. Ia bisa berupa tulisan yang meluruskan informasi keliru,
kajian yang dibuka untuk umum, pendampingan bagi warga yang terdampak kebijakan, atau sekadar keberanian bertanya dalam forum yang dianggap tabu. Bentuknya beragam, yang penting ada keberanian untuk hadir.
Seharusnya kaum akademik menolak menjadi penonton. Tentu, tidak setiap persoalan menunnn̈tut kita mengambil sikap saat itu juga. Ada isu yang memang rumit dan memerlukan waktu untuk dipelajari. Mengaku belum tahu dengan jujur jauh lebih terhormat daripada berpura-pura yakin.
Namun ada perbedaan besar antara belum bersikap karena sedang belajar dan tidak mau
bersikap karena takut kehilangan kenyamanan. Yang pertama adalah kehati-hatian, yang kedua
merupakan ketidakpedulian.
Kaum terdidik tidak dituntut menjadi pahlawan. Mereka hanya diminta untuk tidak
menyia-nyiakan bekal yang telah diberikan masyarakat kepadanya, lewat pajak, lewat
pengorbanan keluarga, dan lewat bangku pendidikan yang tidak dinikmati semua orang.
Jika ilmu hanya dipakai untuk diri sendiri, ia kehilangan makna sosialnya.
Apakah berpihak berarti boleh sombong atau fanatik? Tentu tidak. Siapa yang paling
mampu memeriksa fakta sebelum bersikap, dialah yang paling wajib berhati-hati dalam berpihak.
Perlu digarisbawahi bahwa keberpihakan tidak identik dengan arogansi atau fanatisme.
Keistimewaan akses terhadap pengetahuan justru menuntut kehati-hatian dan tanggung jawab yang lebih besar, mengingat kaum terdidik memiliki kapasitas untuk memverifikasi informasi, bukan hanya menyimpulkannya.
Pilihan yang kita dihadapi sebagai kaum terdidik sebenarnya cukup sederhana, namun sulit direalisasikan. Kita berada diantara memilih untuk mendayagunakan keistimewaan pengetahuan bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan bersama, atau memilih untuk tetap mempertahankan zona nyaman dengan bersembunyi di balik klaim netralitas.
Dan pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi “Apakah saya berani berpihak?”, melainkan “Untuk apa saya belajar bila saat dibutuhkan saya memilih diam?”
Dalam gonjang-ganjing kehidupan, diam bukanlah emas. Bagi mereka yang berilmu, diam adalah hutang yang kelak harus dipertanggungjawabkan. []
Mahasiswi Prodi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Imam Bonjol Padang*)
