PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Bank Sampah Indonesia (DPW ASOBSI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2026–2031 bersama DPD ASOBSI Kota Padang Periode 2026–2028 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (11/10/2026).
Pelantikan kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ASOBSI, Wilda Yanti, sedangkan pengukuhan dilakukan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si, dimana DPW ASOBSI Sumatera Barat periode 2026–2031 dipimpin oleh Syaifuddin Islami, STP, M.Si, sedangkan DPD ASOBSI Kota Padang periode 2026–2028 dipimpin oleh Ekawati.
Kegiatan mengangkat tema “Kolaborasi Bank Sampah untuk Sumatera Barat Bersih, Berdaya, dan Berkelanjutan melalui Ekonomi Sirkular dan Inovasi,” menurut Ketua Pelaksana kegiatan, Rahmani, S.Sos, pengukuhan dirancang tidak hanya sebagai seremoni organisasi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi bank sampah, pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan pengelolaan sampah.
Menurut Rahmani, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Diskusi Panel, bazar produk bank sampah dan produk daur ulang, pameran inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), serta penguatan jejaring kolaborasi.
“Kita ingin pengukuhan ini menghasilkan energi baru. Tidak hanya pengurus yang dikukuhkan, tetapi juga terbentuk komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat antara bank sampah, pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat,” ujar Rahmani.
Wilda Yanti: Bank Sampah Harus Bertransformasi Menjadi Entrepreneur Sampah
Ketua Umum DPP ASOBSI Wilda Yanti menegaskan bahwa DPW ASOBSI Sumatera Barat dan DPD ASOBSI Kota Padang harus melakukan pembenahan dan transformasi dalam menghadapi perkembangan pengelolaan sampah.
Menurutnya, paradigma bank sampah tidak boleh berhenti pada aktivitas menabung sampah semata.
“Dulu masyarakat datang ke bank sampah, sampah ditimbang, dicatat, lalu hasilnya menjadi tabungan. Model ini penting sebagai pintu masuk perubahan perilaku. Tetapi tantangan kita sekarang sudah berubah. Bank sampah harus naik kelas, dari sekadar tempat menabung sampah menjadi ruang kewirausahaan atau entrepreneur sampah,” kata Wilda.
Ia menjelaskan bahwa pengurus ASOBSI harus membantu bank sampah mengembangkan kapasitas usaha, membangun jaringan pasar, menciptakan produk bernilai tambah, meningkatkan kemampuan manajemen, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi.
Menurut Wilda, konsep entrepreneur sampah bukan berarti menghilangkan fungsi sosial dan edukasi bank sampah. Justru fungsi tersebut harus diperkuat dengan kemampuan ekonomi agar organisasi dan bank sampah dapat bertahan secara mandiri.
“Bank sampah harus mampu membaca potensi. Sampah plastik, kertas, logam, organik maupun material lainnya harus dilihat sebagai sumber daya. Pengelola tidak hanya bertanya berapa harga jual sampah hari ini, tetapi bagaimana material itu dapat diolah, diberi nilai tambah, dipasarkan, dan menjadi sumber ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Wilda juga meminta agar ASOBSI di daerah tidak menjadi organisasi yang hanya aktif ketika ada kegiatan seremonial.
“DPW dan DPD harus hadir ketika bank sampah menghadapi persoalan pasar, sumber daya manusia, teknologi, kemitraan dan kelembagaan. ASOBSI harus menjadi rumah bersama bagi bank sampah dan menjadi penghubung dengan pemerintah, dunia usaha, industri daur ulang, lembaga keuangan dan perguruan tinggi,” katanya.
Transformasi tersebut, lanjut Wilda, juga perlu didukung oleh data bank sampah yang akurat, digitalisasi, penguatan kapasitas pengelola, inovasi pengolahan material bernilai ekonomi rendah, serta kemitraan yang berkelanjutan.
Syaifuddin Islami: Pengukuhan Adalah Awal Kerja, Bukan Akhir
Ketua DPW ASOBSI Sumatera Barat Syaifuddin Islami, STP, M.Si menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk mengonsolidasikan gerakan bank sampah di seluruh Sumatera Barat.
“Pengukuhan bukanlah titik akhir dari pembentukan organisasi. Justru mulai hari ini kita harus membuktikan bahwa keberadaan DPW ASOBSI Sumatera Barat memberikan manfaat nyata bagi bank sampah dan masyarakat,” ujar Syaifuddin.
Menurutnya, perjalanan bank sampah telah mengalami perubahan. Pada awalnya bank sampah dikenal sebagai tempat masyarakat memilah, menimbang dan menabung sampah. Saat ini bank sampah telah berkembang menjadi ruang pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi komunitas, pengembangan produk daur ulang hingga berbagai inovasi pengolahan sampah.
Tahap berikutnya, menurut Syaifuddin, adalah membawa bank sampah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi sirkular Sumatera Barat.
“Bank sampah ke depan harus kuat kelembagaannya, tertib datanya, transparan tata kelolanya, memiliki akses pasar, mampu berinovasi dan mempunyai jejaring usaha. Kita harus bergerak dari bank sampah yang hanya mengumpulkan material menuju bank sampah yang produktif dan memberi nilai tambah,” katanya.
DPW ASOBSI Sumatera Barat, lanjut Syaifuddin, akan mendorong beberapa agenda utama, antara lain pemetaan dan konsolidasi bank sampah, peningkatan kapasitas pengelola, penguatan kelembagaan, perluasan pasar, pengembangan teknologi tepat guna, digitalisasi, serta pembangunan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan dan industri daur ulang.
Ia menekankan keberhasilan kepengurusan DPW nantinya harus dapat diukur.
“Lima tahun ke depan jangan hanya ditanya berapa kali kita rapat atau berapa banyak kegiatan. Yang jauh lebih penting adalah berapa bank sampah yang aktif dan mandiri, berapa ton sampah yang berhasil dialihkan dari TPA, berapa inovasi yang lahir, berapa banyak masyarakat yang melakukan pemilahan, dan berapa nilai ekonomi yang kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
DPD ASOBSI Kota Padang Perkuat Gerakan dari Tingkat Masyarakat
Ketua DPD ASOBSI Kota Padang Ekawati mengatakan pengukuhan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi bank sampah di Kota Padang sekaligus membawa agenda besar ASOBSI lebih dekat dengan masyarakat.
“DPD berada sangat dekat dengan bank sampah di lapangan. Karena itu, tugas kami adalah memastikan bank sampah tidak berjalan sendiri-sendiri. DPD harus menjadi tempat berkoordinasi, belajar bersama, mencari solusi pasar, memperkuat kelembagaan dan memperluas edukasi kepada masyarakat,” ujar Ekawati.
Menurutnya, pengurangan sampah harus dimulai dari sumber, terutama rumah tangga.
“Kalau seluruh sampah tetap dicampur dan semuanya dikirim ke TPA, masalah tidak akan selesai. Karena itu, pemilahan dari rumah menjadi sangat penting dan bank sampah harus menjadi salah satu penggeraknya,” katanya.
Diskusi Panel Hadirkan Guru Besar UNP dan DLH Sumbar
Rangkaian pengukuhan juga diisi dengan Diskusi Panel untuk memperdalam pembahasan mengenai posisi bank sampah dalam tata kelola lingkungan dan ekonomi sirkular.
Diskusi menghadirkan Prof. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., Guru Besar Universitas Negeri Padang sekaligus Koordinator Program Studi S3 Ilmu Lingkungan UNP. Statusnya sebagai Guru Besar dan pimpinan Program Studi S3 Ilmu Lingkungan tercatat dalam sumber resmi UNP. Universitas Negeri Padang
Narasumber berikutnya adalah Desrizal, ST, M.Si., yang hadir mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Desrizal saat ini tercatat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat. Dinas Lingkungan Hidup Sumbar
Diskusi membahas tantangan pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan bank sampah, perubahan perilaku masyarakat, peran ilmu pengetahuan dan inovasi, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
Kehadiran unsur akademisi dan pemerintah dalam panel diharapkan membuat bank sampah tidak hanya berkembang berdasarkan pengalaman praktis, tetapi juga ditopang kebijakan, data, pendekatan ilmiah dan inovasi yang dapat diterapkan di lapangan.
ASOBSI Sumbar Ingin Bank Sampah “Naik Kelas”
Pengukuhan DPW dan DPD tersebut menegaskan arah baru gerakan bank sampah di Sumatera Barat, yakni dari aktivitas yang semula berfokus pada tabungan sampah menuju kelembagaan yang mampu menggabungkan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi.
Syaifuddin menilai pendekatan tersebut sejalan dengan falsafah Minangkabau “Alam Takambang Jadi Guru”, yang menempatkan alam sebagai sumber pembelajaran sekaligus kehidupan yang harus dijaga.
Semangat kolaborasi juga sejalan dengan prinsip “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang.”
“Persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan oleh satu dinas atau satu organisasi. Pemerintah, masyarakat, bank sampah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan media harus berada dalam satu ekosistem kerja. DPW ASOBSI Sumatera Barat ingin mengambil peran sebagai penghubung dari semua kekuatan itu,” kata Syaifuddin.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, DPW ASOBSI Sumatera Barat Periode 2026–2031 dan DPD ASOBSI Kota Padang Periode 2026–2028, berkomitmen mendorong bank sampah menjadi lebih profesional, mandiri, inovatif dan produktif, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pengurangan sampah dan pembangunan ekonomi sirkular di Sumatera Barat. (rls)