Oleh: Musfi Yendra*)
Perubahan zaman telah menggeser makna kepemimpinan. Di tengah percepatan teknologi, disrupsi ekonomi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi hanya diukur dari kemampuannya mengelola birokrasi, tetapi dari kemampuannya membangun kolaborasi, mempercepat perubahan, menghadirkan kepercayaan publik, dan menjembatani kepentingan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Bagi Sumatera Barat, tantangan tersebut menuntut lahirnya model kepemimpinan yang mampu berpijak pada nilai budaya sekaligus adaptif terhadap dinamika zaman.
Dalam konteks itulah, kepemimpinan Vasko Ruseimy sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat menarik untuk dibaca. Latar belakangnya sebagai pengusaha, aktivis organisasi, dan politisi nasional membentuk karakter kepemimpinan yang komunikatif, adaptif, dan berorientasi pada kolaborasi.
Kehadiran Vasko Ruseimy melengkapi kepemimpinan Gubernur Mahyeldi yang sudah berpengalaman memimpin daerah baik di legislatif, maupun di tingkat daerah Kota Padang sebagai Wakil dan Walikota, dan juga Gubernur yang sudah memasuki periode kedua.
Namun, yang lebih penting bukanlah sosok Vasko semata, melainkan bagaimana praktik kepemimpinan tersebut dapat dibaca sebagai representasi sebuah paradigma yang lebih luas.
Saya menyebutnya Model Kepemimpinan Kolaboratif Minangkabau (MKKM), yakni model kepemimpinan yang memadukan kearifan lokal, etika Islam, dan tata kelola pemerintahan modern.
Selama ini, teori kepemimpinan lebih banyak lahir dari pengalaman Barat. Padahal, Minangkabau memiliki modal budaya yang kaya untuk melahirkan konsep kepemimpinan sendiri.
Tradisi musyawarah, pembagian peran, semangat merantau, dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga prinsip yang relevan bagi pemerintahan abad ke-21.
Karena itu, MKKM dibangun di atas lima pilar utama. Pendekatan ini menjadi sumberdaya yang mengakar pada Vasko Ruseimy.
Pertama, ABS-SBK sebagai fondasi moral. Dalam pandangan Minangkabau, kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Seorang pemimpin wajib menempatkan integritas, keadilan, dan kemaslahatan sebagai orientasi setiap kebijakan.
Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan kualitas moral pemerintahan, sebab pembangunan tanpa etika akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Kedua, musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan. Pepatah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir melalui dialog dan mufakat.
Dalam pemerintahan modern, prinsip ini diwujudkan melalui partisipasi publik, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan kesediaan pemimpin mendengar aspirasi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan.
Ketiga, kolaborasi. Filosofi tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin mengandung makna bahwa kekuatan lahir dari sinergi berbagai unsur. Kini, makna tersebut dapat diperluas menjadi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, dan masyarakat sipil.
Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pembangunan, melainkan penggerak ekosistem yang memungkinkan seluruh potensi daerah bekerja bersama.
Dalam kerangka inilah muncul dimensi yang semakin penting, yaitu kemampuan menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk mengelola pembangunan, tetapi percepatan pembangunan tetap memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
Kemampuan membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat menjadi modal strategis untuk memperjuangkan proyek infrastruktur, investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga berbagai program prioritas nasional.
Posisi Vasko Ruseimy memiliki nilai strategis pada aspek tersebut. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto serta jejaring yang dimilikinya di tingkat nasional merupakan modal politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sumatera Barat dalam agenda pembangunan nasional.
Namun, kedekatan itu tidak boleh dimaknai sebagai privilese kekuasaan, melainkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
Nilai seorang pemimpin bukan terletak pada akses yang dimilikinya, tetapi pada kemampuannya mengubah akses tersebut menjadi manfaat nyata bagi daerah.
Sebagai Wakil Gubernur yang notabenenya merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, Vasko juga memiliki kemampuan komunikasi dan manajemen pemerintahan yang baik terhadap Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.
Keempat, semangat merantau sebagai paradigma inovasi. Bagi masyarakat Minangkabau, merantau bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan proses memperluas wawasan, membangun jejaring, menyerap pengalaman, lalu membawa manfaat kembali ke kampung halaman.
Nilai ini melahirkan pemimpin yang terbuka terhadap perubahan, mampu membaca perkembangan global, tetapi tetap memiliki keberpihakan pada kepentingan daerah.
Dalam dunia yang semakin kompetitif, semangat merantau merupakan modal untuk membangun Sumatera Barat yang inovatif tanpa kehilangan identitas budayanya.
Vasko sendiri adalah seorang anak rantau yang telah berhasil, dan pulang ia pulang membangun kampung.
Kelima, transparansi dan akuntabilitas. Kepemimpinan modern menuntut pemerintah yang terbuka, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pemerintahan yang transparan akan lebih mudah memperoleh partisipasi publik, menarik investasi, dan memperkuat kualitas demokrasi lokal.
Kehadiran pertanggungjawaban Vasko sebagai pejabat publik juga nampak dari sosial medianya yang aktif sehingga mudah diakses dan diketahui masyarakat. Melalui media sosial ia juga sangat responsif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan nitizen.
Kelima pilar tersebut saling melengkapi. ABS-SBK memberikan arah moral, musyawarah menghasilkan legitimasi, kolaborasi memperluas kapasitas pembangunan, semangat merantau melahirkan inovasi, sedangkan transparansi menjaga kepercayaan publik.
Inilah yang membedakan MKKM dari model kepemimpinan yang hanya menitikberatkan pada efektivitas birokrasi. Model ini menempatkan budaya sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi modernitas.
Jika dibaca melalui kerangka tersebut, kepemimpinan Vasko Ruseimy memperlihatkan karakter yang selaras dengan MKKM. Pendekatannya yang komunikatif, kemampuan membangun jejaring lintas sektor, kedekatan dengan generasi muda, serta kapasitas membangun komunikasi dengan pemerintah pusat menunjukkan pentingnya pemimpin yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan.
Di era ketika pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu institusi, kemampuan menjadi penghubung sama pentingnya dengan kemampuan mengambil keputusan.
Tentu saja, model ini bukan ditujukan untuk mengidealkan satu figur, Vasko Ruseimy. Sebaliknya, ke depan MKKM menawarkan ukuran normatif bagi setiap pemimpin daerah di Sumatera Barat.
Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelayanan publik yang berkualitas, investasi yang meningkat, sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta kepercayaan masyarakat yang terus menguat.
Sudah saatnya Sumatera Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh nasional, tetapi juga sebagai daerah yang melahirkan gagasan tentang kepemimpinan.
Model Kepemimpinan Kolaboratif Minangkabau merupakan ikhtiar untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan modernitas. Sebaliknya, adat dapat menjadi fondasi bagi pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan transparan.
Dalam perspektif itu, kepemimpinan Vasko Ruseimy menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin daerah dapat berperan sebagai penghubung antara adat dan kemajuan, antara Ranah Minang dan Indonesia, serta antara aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan nasional.
Di tengah perubahan yang terus berlangsung, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan itulah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kepemimpinan dan masa depan Sumatera Barat. []
Wakil Ketua IKAL Lemhannas Provinsi Sumatera Barat*)