Oleh : Didi Rizky Putra*)
Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, karena melalui proses inilah rakyat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa. Namun, agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muda.
Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan (OKP) memiliki peran yang sangat penting sebagai garda depan dalam melakukan pengawasan pemilu demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat.
Organisasi kepemudaan memiliki potensi besar karena anggotanya terdiri dari generasi muda yang idealis, energik, dan melek teknologi. Mereka dapat berperan aktif dalam memantau jalannya tahapan pemilu, mulai dari proses kampanye, distribusi logistik, hingga penghitungan suara.
Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital, OKP mampu menjadi “mata dan telinga rakyat” untuk mendeteksi serta melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh kandidat tertentu.
Selain itu, keterlibatan organisasi kepemudaan juga mencerminkan partisipasi politik yang cerdas dan konstruktif. Mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, tetapi juga menjadi aktor yang turut memastikan integritas prosesnya.
OKP dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar memahami pentingnya memilih secara rasional dan menolak segala bentuk manipulasi politik. Dengan demikian, pengawasan pemilu oleh organisasi kepemudaan bukan sekadar pengamatan teknis, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran politik publik.
Lebih jauh, kolaborasi antara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan organisasi kepemudaan menjadi hal yang strategis. Banyak OKP yang telah menjalin kemitraan resmi dengan Bawaslu untuk menjadi bagian dari Gerakan Pengawasan Partisipatif.
Melalui kerja sama ini, para pemuda dibekali pengetahuan hukum, etika pemilu, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Kolaborasi tersebut memperkuat sistem pengawasan agar lebih luas, cepat, dan responsif terhadap potensi kecurangan di lapangan.
Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Tidak semua organisasi kepemudaan memiliki kapasitas dan pemahaman memadai tentang regulasi pemilu. Selain itu, netralitas menjadi isu penting yang harus dijaga, agar keterlibatan pemuda tidak justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas bagi OKP agar mampu berperan secara profesional dan independen dalam pengawasan pemilu.
Pada akhirnya, keikutsertaan organisasi kepemudaan dalam pengawasan pemilu bukan hanya tentang menjaga proses elektoral semata, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen generasi muda terhadap masa depan demokrasi bangsa.
Ketika pemuda aktif mengawal pemilu, mereka sejatinya sedang menjaga masa depan Indonesia yang bersih, jujur, dan berkeadilan. Dengan semangat idealisme dan tanggung jawab sosial, generasi muda menjadi pengawal demokrasi yang tak tergantikan. []
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas*)
