PADANG, FOKUSSUMBAR.COM– Anggota DPRD Kabupaten Pasaman mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan itu kerjasama Universitas Sumatera Barat (Unisbar) dengan DPRD Pasaman atas rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Minggu (26/10/2025) di Padang.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026”, kegiatan yang akan berlangsung hingga 30 Oktober ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan wawasan anggota dan pimpinan dewan dalam perencanaan serta pembentukan regulasi daerah yang lebih terarah dan berkualitas.
Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Asfandi, S.Pt bersama unsur pimpinan DPRD lainnya hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Mereka menegaskan pentingnya sinergisitas antara akademisi dan pemerintahan dalam setiap proses perumusan kebijakan publik.
“Sinergisitas antara akademik dan pemerintahan harus senantiasa dibangun. Kebijakan dan anggaran yang didasarkan pada kajian-kajian akademik tentu akan meningkatkan kualitasnya,” ujar Nelfri Asfandi.
Bimtek ini menjadi salah satu langkah konkret agar peran DPRD Kabupaten Pasaman semakin optimal dalam penyusunan APBD dan Propemperda Tahun 2026.
Dalam kegiatan ini, hadir pula tim monitoring dan evaluasi (monev) BPSDM Provinsi Sumbar yang mendampingi jalannya pelatihan. Sementara itu, materi disampaikan oleh Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, serta Wakil Rektor IV Universitas Sumatera Barat, Hamdanus.
Hamdanus dalam kesempatan itu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui kegiatan berbasis akademik.
“Bimtek seperti ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari upaya membangun kualitas kebijakan publik yang berbasis data dan riset. DPRD adalah mitra strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat,” ungkap Hamdanus yang juga Ketua Umum KONI Sumbar itu.
Dengan kegiatan ini, diharapkan DPRD Pasaman dapat memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis pengetahuan. (jiga)
