PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya bergerak cepat merespons krisis air bersih yang melanda daerah tersebut pascabencana dan musim kemarau.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk pemulihan distribusi air di Kota Padang adalah meminta pembangunan 200 sumur bor dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran pada saat mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade dan Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kondisi intake PDAM Gunung Pangilun, Jumat (30/1/2026).
Dikatakan Fadly Amran, untuk mengurangi beban tekanan pada pipa PDAM yang saat ini masih bersifat sementara (temporary), dia meminta pembangunan sumur bor komunal di ratusan titik.
“Kami meminta kepada Bapak Menteri untuk daerah-daerah kekeringan ini bisa dipasangkan sumur bor. Tujuannya agar tekanan air PDAM ke rumah tangga tidak terlalu terbebani karena harus membagi suplai ke wilayah non-pelanggan,” ujar Fadly Amran.
Pemko Padang, kata dia, telah mengajukan sedikitnya 200 titik sumur bor. Karena aset Pemko Padang hanya mencakup 50 lokasi, pihaknya berinisiatif menempatkan sisa sumur bor tersebut di fasilitas publik.
“Sisanya kita arahkan ke masjid dan musala agar masyarakat lebih mudah mengakses air bersih secara komunal,” tambahnya.
Menyadari posisi Kota Padang yang rawan bencana, Fadly Amran menekankan bahwa infrastruktur air saat ini butuh peremajaan total. Ia melaporkan bahwa pembangunan SPAM baru telah disetujui untuk tahun anggaran 2026.
Rencananya, akan ada penambahan dua SPAM baru dengan kapasitas masing-masing 200 liter dan 500 liter. Salah satu fokus utamanya adalah mengganti SPAM Gunung Pangilun yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.
“Ibu Kepala Balai menyampaikan bahwa SPAM Gunung Pangilun ini sudah tidak layak karena ada retakan. Sangat berisiko jika terjadi gempa lagi, makanya harus diganti dengan tambahan kapasitas 500 liter,” jelasnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Fadly Amran juga menginstruksikan PDAM untuk memberikan keringanan biaya bagi warga yang pelayanannya terganggu.
“Sebenarnya pekerjaan intake dan pemipaan yang rusak pascabencana ini sudah 98 persen tertangani. Yang 2 persen lagi mudah-mudahan di awal Februari ini sudah selesai. Namun saya menyampaikan bahwa pelanggan ini pun harus diberikan insentif atau bantuan keringanan pembiayaan,” ujarnya.
Merespons hal tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengonfirmasi bahwa sebanyak 1.382 pelanggan (sekitar 1,1 persen) yang benar-benar tidak mendapatkan air akan digratiskan tagihannya untuk Februari, termasuk biaya retribusi sampah.
“Ada sekitar 1.382 pelanggan kami yang kami gratiskan, artinya rekening Februari itu kita nol-kan, termasuk retribusi sampahnya juga kita nol-kan. Tapi pelayanan tetap kita berikan melalui mobil tangki, kita isi tedmon-tedmon yang sudah kita sediakan satu sampai dua kali setiap harinya,” ujarnya. (Taufik/Ivan)
