Oleh : Dr. M.A.Dalmenda. S.Sos. M.Si*)
PRIMORDIALISME, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan ikatan-ikatan primordial seperti suku, agama, ras, dan daerah asal, dapat menjadi kekuatan destruktif dalam pilihan politik jika berkembang secara akut.
Opini ini akan membahas bagaimana primordialisme akut dapat mengancam demokrasi dan persatuan, serta menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini.
Primordialisme dalam konteks politik bukanlah fenomena baru. Dalam banyak masyarakat, identitas primordial sering kali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi preferensi politik individu. Namun, ketika primordialisme berkembang menjadi akut, yaitu ketika identitas primordial menjadi satu-satunya atau faktor penentu utama dalam pilihan politik, maka hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan.
Salah satu ancaman utama dari primordialisme akut adalah erosi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, warga negara seharusnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional, seperti visi dan misi kandidat, rekam jejak, serta platform kebijakan yang ditawarkan.
Namun, ketika primordialisme akut mendominasi, pemilih cenderung mengabaikan pertimbangan-pertimbangan rasional ini dan memilih berdasarkan identitas primordial yang sama dengan kandidat. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau korup, hanya karena mereka berasal dari kelompok primordial yang dominan.
Selain itu, primordialisme akut juga dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Ketika identitas primordial menjadi garis pemisah utama dalam politik, masyarakat dapat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.
Hal ini dapat memicu ujaran kebencian, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok primordial yang berbeda. Dalam kasus yang ekstrem, primordialisme akut dapat menyebabkan konflik etnis atau agama yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.
Ancaman lain dari primordialisme akut adalah terhambatnya pembangunan nasional. Ketika politik didominasi oleh kepentingan kelompok primordial tertentu, kebijakan publik sering kali diarahkan untuk menguntungkan kelompok tersebut, sementara kelompok lain diabaikan atau bahkan dirugikan.
Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
Lalu, mengapa primordialisme akut dapat berkembang dalam pilihan politik? Ada beberapa faktor yang dapat memicu fenomena ini.
Pertama, kurangnya pendidikan dan kesadaran akan pentingnya toleransi dan keberagaman. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan budaya, agama, dan etnis, mereka cenderung lebih mudah terprovokasi oleh isu-isu primordial.
Kedua, manipulasi politik oleh elit yang memanfaatkan sentimen primordial untuk meraih kekuasaan. Para politisi sering kali menggunakan retorika yang membangkitkan emosi primordial untuk memobilisasi dukungan dari kelompok primordial tertentu.
Ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa didiskriminasi atau diabaikan, mereka cenderung mencari perlindungan dalam identitas primordial mereka dan mendukung kandidat yang dianggap mewakili kepentingan mereka.
Untuk mengatasi masalah primordialisme akut dalam pilihan politik, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya toleransi dan keberagaman. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program-program pendidikan yang mempromosikan pemahaman lintas budaya, agama, dan etnis.
Kedua, memperkuat penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku ujaran kebencian dan diskriminasi, tanpa memandang latar belakang primordial mereka.
Ketiga, mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Keempat, mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok primordial. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antar kelompok primordial untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan.
Kelima, memperkuat partai politik yang inklusif dan berbasis ideologi. Partai politik yang inklusif dan berbasis ideologi dapat membantu mengurangi polarisasi primordial dan mempromosikan politik yang lebih rasional dan berorientasi pada kebijakan.
Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat besar, mengatasi primordialisme akut dalam pilihan politik merupakan tantangan yang sangat penting.
Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan landasan yang kuat untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Namun, nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi dan diimplementasikan secara konsisten dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pilihan politik.
Sebagai kesimpulan, primordialisme akut dalam pilihan politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan persatuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat.
Dengan meningkatkan pendidikan, memperkuat penegakan hukum, mengatasi ketidakadilan sosial, mendorong dialog, dan memperkuat partai politik yang inklusif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih toleran, adil, dan sejahtera, di mana pilihan politik didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan bersama, bukan pada sentimen primordial yang sempit. []
Dosen Komunikasi Politik Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand*)
