JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Tingkat kepuasan publik (approval rating) dalam berbagai hasil survei berbeda dengan elektabilitas (vote intention). Karena itu, siapa pun yang memiliki angka kepuasan publik yang tinggi untuk tidak bereforia dulu, apalagi terlena.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Ia menanggapi tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto (79,9%), yang diliris sebuah lembaga survei belum lama ini.
“Sejumlah kasus di Pilkada membuktikan, banyak incumbent tumbang karena terlena dengan tingginya tingkat kepuasan publik. Sebab, kepuasan publik itu tak pernah berbanding lurus dengan elektabilitas,” katanya.
Bahkan, kata Toto, pengalaman di aneka kontestasi politik baik lokal maupun nasional, cukup banyak bukti, figur yang awalnya kokoh secara elektabilitas, di ujung berakhir tumbang. Apalagi, buat kandidat yang sekedar mengandalkan approval rating yang tinggi.
Toto menyebutkan, banyak faktor yang membuat tingkat kepuasan berbeda dengan elektabilitas. Bisa karena faktor pendidikan mayoritas responden, faktor budaya sungkan, dan faktor psikologis lainnya.
Toto mencontohkan, dalam psikologi politik, terdapat perbedaan antara approval dengan enthusisme. Yang pertama, bersifat administratif, tentang penilaian apakah pemerintah sudah bekerja cukup baik.
Yang kedua, kata Toto, lebih bersifat emosional, tentang apakah seorang pemimpin itu memberi harapan, energi, ketertarikan dan kesukaan. Dan yang bersifat emosional inilah biasanya tercermin dari elektabilitas. Karena disitu ada taruhan masa depan.
“Orang bisa saja mengatakan puas, karena situasi relatif stabil, bantuan sosial berjalan, dan tidak ada krisis besar yang mengguncang. Tetapi ketika ditanya, apakah anda akan memilih, jawabannya bisa jauh lebih cair, karena sering muncul keinginan pemimpin yang lebih baik” jelasnya.
Menurut Toto, tingkat kepuasan yang tinggi atas kinerja seorang incumbent itu sering kali cair. Apalagi, sejumlah lembaga survei sering menggabungkan antara yang cukup puas dan sangat puas. Padahal, responden yang mengaku sangat puas tidak pernah lebih banyak dari yang mengaku cukup puas.
Dicontohkannya, hasil survei Indikator yang menyebut, dari 79,9% itu, sekitar 66,9% mengaku cukup puas dan 13,0% sangat puas. Dari hasil kajian selama ini, yang sudah jelas masuk kategori militan itu mungkin yang 13,0%. Sementara yang 66,9% masih cair karena berbagai alasan.
Makanya, kata Toto, tidak heran jika incumbent yang tingkat kepuasaannya 70-80%, bahkan 90%, elektabilitas akhirnya sering kali dibawah 50%. Karena itu, kandidat yang tingkat kepuasaan tinggi diatas 70%, tapi elektabilitas dibawah 50%, apalagi dibawah 40%, jika ada goncangan dikit, sangat rawan disalip kompetitor.
“Banyak presiden di dunia terjebak dalam zona nyaman tingginya kepuasan publik. Tetapi, basis pendukungnya tidak militan. Sehingga, begitu muncul krisis kecil saja seperti kenaikan harga, polemik kebijakan, atau isu komunikasi publik yang buruk, dukungan bisa cepat terkikis karena ia tidak ditopang oleh ikatan emosional yang kuat,” ungkapnya.
Dalam kontek ini, menurut Toto, sangat relevan untuk dijadikan pelajaran buat Presiden Prabowo. Ia dikenal sebagai figur tegas, kuat, peduli, dan nasionalis. Namun figur kuat saja tidak otomatis melahirkan kedekatan emosional luas.
Apalagi, lanjut Toto, di era media sosial seperti sekarang, dimana pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan, tetapi dari empati, konsistensi narasi, dan kemampuan meredam kontroversi.
Karena itulah, Toto kembali mengingatkan Prabowo untuk tidak terlena dengan tingkat kepuasan tinggi, karena itu belum mencerminkan militansi yang bersifat emosional dalam bentuk elektabilitas. Terutama, dalam kontek budaya sungkan para responden di Indonesia.
Dalam analisis Toto, ada kemungkinan responden memilih jawaban aman: puas, ketimbang menyatakan ketidakpuasan secara eksplisit. Artinya, kepuasan bisa jadi bersifat permukaan yang cair.
Toto berpendapat, jika Prabowo ingin membangun legacy yang kokoh, tidak bisa hanya mengandalkan stabilitas. Sejarah mencatat, pemimpin yang diingat bukan sekadar menjaga keadaan tetap aman, tetapi yang mengubah arah bangsa.
Menurut Toto, program strategis seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, atau penguatan pertahanan negara membutuhkan narasi besar yang bersifat emosional dan melampaui administrasi.
“Di era digital ini, persepsi sering kali lebih cepat bergerak daripada kebijakan itu sendiri. Kepuasan publik bisa berubah menjadi jebakan karena hanya menjadi tameng sementara. Tapi tidak cukup kokoh menghadapi guncangan,” tegasnya. (*/mep)
