PESISIR SELATAN, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan ASN Corporate University (CorpU).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan presentasi penerapan ASN CorpU yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, SH, MH, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, SKM, M.Kes, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala BKPSDM Pesisir Selatan, Yoski Wandri, menjelaskan bahwa pemaparan tersebut bertujuan memperoleh dukungan dan komitmen penuh dari kepala daerah serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, ASN CorpU merupakan model pengembangan kompetensi aparatur yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara seluruh OPD, ASN Corporate University diharapkan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas,” ujar Yoski.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa keberadaan Corporate University tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan dan pengembangan kapasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Corporate University ini harus menjadi CPU atau Central Processing Unit bagi seluruh ASN di Pesisir Selatan. Dari sinilah lahir ASN yang cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat melayani,” tegas Hendrajoni.
Menurut Bupati, tugas utama seorang ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sekitar 12 ribu orang akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan melalui Corporate University.
“Kurang lebih 12 ribu ASN kita akan menjadi mahasiswa Corporate University. Mereka akan terus belajar, meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan sesuai tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat,” katanya.
Hendrajoni menjelaskan, konsep Corporate University yang diterapkan di Pesisir Selatan memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Struktur kelembagaannya dirancang menyerupai universitas agar proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam struktur tersebut, Bupati bertindak sebagai Rektor Corporate University, sedangkan Wakil Bupati Dr. H. Risnaldi menjadi Wakil Rektor. Para Asisten Sekretariat Daerah berperan sebagai dekan, sementara Sekretaris Daerah menjadi Chief Executive Officer (CEO) yang dibantu oleh Staf Ahli Bupati, Kepala BKPSDM, Kepala Bapperida, dan Kepala Inspektorat.
Adapun para kepala OPD berperan sebagai ketua jurusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi setiap bidang pelayanan.
Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai program pembelajaran, pelatihan, berbagi pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik yang terintegrasi dalam sistem Corporate University.
Implementasi ASN Corporate University ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kehadiran CorpU sekaligus menandai langkah maju daerah dalam menciptakan budaya belajar sepanjang hayat di lingkungan aparatur pemerintah.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap peningkatan kompetensi ASN dapat bermuara pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta terwujudnya birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (rls)
