Oleh : Shintalya Azis*)
Pagi ini, kembali lagi, Palembang seperti sebuah kota yang berada di daerah pegunungan yang berselimut kabut yang membuat kehilangan jarak pandang.
Ini bukan kabut. Ini bukan embun sejuk. Ini asap yang telah menggantung bertaut di udara kota Palembang sejak ribuan jam lamanya.
Meskipun demikian, jalanan tetap ramai. Motor dan mobil tetap bergerak. Orang-orang masih berjalan memenuhi trotoar.
Pedagang tetap membuka lapak. Para pekerja tetap harus berangkat. Anak-anak pun ada yang tetap masuk sekolah.
Orang-orang tetap keluar rumah karena memang hidup tidak memberi pilihan untuk berhenti hanya karena udara sedang tidak bersahabat.
Di antara lalu lintas yang terus berjalan ini, memang ada satu kenyataan yang sulit dihindari, yaitu asap tidak mengenal jabatan.
Asap tidak akan bertanya siapa pejabat dan siapa rakyat. Asap tidak memilih siapa yang engkong melarat dan mana yang konglomerat.
Asap tidak memilih mana yang berdasi dan mana yang berhenti di depan gedung pemerintahan. Asap tidak memilih rumah siapa yang akan dimasuki.
Tetapi dampaknya bisa terasa berbeda ketika sebagian orang masih dapat berlindung di ruang tertutup, sementara sebagian lainnya harus tetap bekerja di luar, menghirup udara yang sama dari pagi sampai sore demi menyambung kehidupan.
Dan dari sini, ditengah keadaan seperti ini, masyarakat bertanya: Sampai kapan harus begini?
Pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana. Tetapi di baliknya ada rasa lelah yang mendalam.
Ada kekhawatiran.
Ada kekecewaan.
Dan ada kesabaran yang perlahan tapi pasti mulai menipis ke lapisan kulit ari.
Di sudut warung kopi, terdengar percakapan wong Palembang. Dari senda gurau berubah menjadi hening keprihatinan.
Muncul sebuah kalimat yang sebenarnya sudah sangat akrab:
“Jadilah pulok.”
Bagi wong Palembang, kalimat ini bisa berarti sederhana:
Cukuplah.
Sudahlah.
Alhamdulillah.
Sebuah ungkapan untuk menerima apa yang telah diperoleh. Sebuah pengingat bahwa hidup tidak selalu harus mengejar lebih banyak.
Tetapi bahasa ibarat partikel lunak yang bisa berubah bentuk maknanya ketika berhadapan dengan keadaan.
“Jadilah pulok” bisa menjadi sindiran kepada mereka yang tidak pernah merasa cukup.
Sudah dapat banyak, tapi masih ingin mengambil lebih banyak.
Sudah memiliki kekuasaan, masih ingin memperluas kepentingan.
Sudah mendapatkan keuntungan, tetapi dengan membebankan dampaknya kepada orang lain.
Jadilah pulok.
Sudahlah. Cukuplah.
Jangan semuanya hendak dimiliki sendiri.
Namun suatu ketika kalimat itu tidak lagi sekadar sindiran.
Ia berubah menjadi teguran.
Dan kemudian, ketika kesabaran semakin menipis, ia bertransformasi menjadi batas emosi.
Asap membuat perubahan makna itu terasa semakin nyata.
Bagi masyarakat Palembang, asap sudah bukan sekadar pemandangan yang mengganggu. Namun terpaksa harus diterima.
Asap menjadi bagian dari udara yang harus dihirup. Berkontribusi menjadi penyebab mata pedih. Membuat tenggorokan terasa tidak nyaman.
Asap tidak hanya menduduki puncak tangga klasemen faktor kekhawatiran orang tua. Tapi asap juga adalah pemuncak keikhlasan diterima apa adanya karena pekerjaan yang tetap harus dilakukan meskipun kondisi udara tidak ideal.
Roda kehidupan tetap berputar. Masyarakat tetap bekerja. Berusaha, mencari nafkah.
Tetapi udara yang mereka hirup tidak bisa diganti dengan unggahan simpatik yang diumbar di media sosial.
Tidak bisa hanya diselesaikan dengan berbagai pernyataan keprihatinan. Apalagi disertai dengan ekspresi menya-menye ala Dul Muluk yang membikin muak.
Asap terlanjur mengurung tatkala konferensi pers berlangsung megah dengan menjual rencana dengan anggaran fantastis. Tak lama menguap digulung asap.
Asap tidak akan hilang hanya karena persoalan itu ramai dibicarakan sehari atau dua hari.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, koordinasi nyata, kebijakan nyata, pengawasan nyata, dan hasil yang bisa dirasakan.
Jabatan publik bukan panggung untuk terlihat bekerja sementara tangan sibuk menggaruk saku belakang untuk kepentingan pribadi.
Jabatan publik adalah amanah untuk benar-benar bekerja. Diperoleh dari suara yang menaruh kepercayaan.
Masyarakat bisa melihat siapa yang hadir ketika kamera menyala.
Siapa yang berakting di media sosial.
Siapa yang rajin membuat pernyataan.
Hingga di saat ini masyarakat juga bisa membedakan antara aksi yang terlihat dan hasil yang dirasakan.
Di sinilah “Jadilah Pulok” memperoleh makna yang lebih dalam.
Masyarakat mungkin masih sanggup menahan panas.
Masih sanggup menahan lelah.
Masih sanggup menahan kecewa.
Tapi tatkala mereka merasa penderitaannya tidak cukup terlihat oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak, kesabaran itu perlahan berubah menjadi kemarahan.
Maka “Jadilah Pulok” tidak lagi berarti memaknai cukuplah bagi saya.
Tapi mulai berarti:
“Cukuplah kami yang menanggung.”
Cukuplah masyarakat yang menghirup asap.
Cukuplah masyarakat yang tetap bekerja dalam kondisi udara yang mengganggu.
Cukuplah masyarakat yang setiap kali menghadapi persoalan serupa kembali diminta bersabar.
Cukuplah masyarakat yang diminta memahami keadaan, sementara mereka juga ingin keadaan mereka dipahami.
Dan ketika kalimat itu akhirnya diucapkan langsung kepada seorang pejabat, dengan nada yang tidak lagi bercanda, maknanya menjadi jauh lebih serius.
Bukan lagi sindiran.
Bukan lagi sekadar keluhan.
Ia adalah peringatan sosial bahwa kesabaran memiliki batas.
Kemarahan rakyat yang tidak hanya berhenti sebagai kemarahan.
Ia harus berubah menjadi tuntutan atas solusi dan akuntabilitas.
Pejabat eksekutif harus menjelaskan:
- Apa yang dilakukan,
- Siapa yang bertanggung jawab,
- Apa target penanganannya dan
- Bagaimana masyarakat dapat mengukur hasilnya.
Anggota DPR pun tidak cukup hanya hadir di media sosial, membuat pernyataan keras, atau menunjukkan seolah-olah sedang membela rakyat.
Fungsi pengawasan harus terlihat dalam tindakan.
Ada rapat yang menghasilkan keputusan.
Ada pengawasan yang menghasilkan perbaikan.
Ada rekomendasi yang dikawal sampai terlaksana.
Dan ada keberanian untuk meminta pertanggungjawaban ketika kebijakan tidak berjalan.
Rakyat tidak membutuhkan banyak suara yang bersliweran bak drama kolosal. Rakyat membutuhkan hasil, buah dari berbagai kunjungan sana-sini yang menghamburkan dana dan hanya berbuah pernyataan.
Ini merupakan konsekuensi logis dari demokrasi. Aspirasi rakyat wujud konsekuensi yang paling damai sekaligus paling nyata.
Pejabat dapat berbicara di depan kamera.
Anggota DPR dapat aktif di media sosial.
Tetapi pada saat pemilihan datang, rakyatlah yang memegang keputusan.
Masyarakat berhak mengingat siapa yang bekerja ketika mereka membutuhkan pertolongan.
Siapa yang hadir ketika asap menyelimuti kota.
Siapa yang mengawal solusi sampai selesai.
Dan siapa yang hanya terdengar lantang ketika kamera menyala.
Jabatan bukan hak untuk selamanya.
Kursi bukan milik pribadi.
Kekuasaan bukan warisan.
Semuanya adalah amanah yang dapat diberikan dan dapat pula tidak diberikan kembali.
Maka jangan menunggu rakyat meneriakkan kemarahan.
Dengarkan ketika mereka masih menyampaikan keluhan.
Bertindak ketika mereka masih meminta.
Selesaikan ketika mereka masih memberi kesempatan.
Jangan menunggu teriakan masyarakat,
“Jadilah pulok…”
Mereka tidak sedang meminta lebih banyak janji.
Mereka sedang meminta sesuatu yang jauh lebih sederhana yakni cukup bicara. Bekerjalah. Bekerja.
Dan bila setelah diberi kesempatan, yang datang tetap hanya kata-kata tanpa pelaksanaan, rakyat memiliki cara sendiri untuk menjawabnya.
Bukan dengan kekerasan.
Bukan dengan keributan.
Tapi melalui suara di bilik suara.
Dalam demokrasi rakyat tidak wajib memilih kembali mereka yang gagal menunjukkan bahwa amanahnya layak dipercaya kembali.
Jadilah pulok yang dahulunya adalah ungkapan syukur.
Kemudian menjadi sindiran.
Lalu menjadi teguran.
Dan ketika kesabaran benar-benar berada di ujung batas, maka ini akan menjadi pengingat bahwa rakyat melihat, rakyat mengingat, dan rakyat memiliki pilihan.(*)
Palembang, 5 Oktober 2026
Penulis Gemar Menulis tentang Kehidupan, Budaya, dan Kisah-kisah Kecil yang Menginspirasi.*)