ATR/BPN Perketat Penerbitan Sertipikat Pengganti, Pengambilan Sumpah Cegah Penyalahgunaan

JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak perlu khawatir kehilangan bukti kepemilikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan mekanisme penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan sejumlah persyaratan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan.

Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan sertipikat.

Menurutnya, tahapan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan yang tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya. Misalnya, sertipikat dilaporkan hilang, sementara dokumen tersebut ternyata masih dikuasai pihak lain karena hubungan hukum tertentu.

Baca Juga :  Padang Panjang Raih Penghargaan Nasional Smart City 2026 dari Kementerian Komdigi

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Jakarta, Senin (18/11/2026).

Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.

Sesuai ketentuan, masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan tersebut dinilai memiliki dasar yang kuat, permohonan penerbitan sertipikat pengganti dapat ditolak.

Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertipikat tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti dilakukan untuk menyediakan kembali dokumen resmi sebagai tanda bukti hak dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah dan memperhatikan kepentingan pihak lain.

Baca Juga :  MTQ ke-42 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Diikuti 605 Peserta, 26 Cabang Perlombaan Digelar di 12 Venue

Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diajukan apabila dokumen mengalami kerusakan, baik akibat rayap, kebakaran maupun banjir. Persyaratan penerbitannya disesuaikan dengan kondisi sertipikat yang dimiliki pemohon.

Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak menyebabkan hilangnya data kepemilikan. Informasi sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya melalui layanan yang tersedia.

ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus penerbitan dokumen pengganti secara langsung melalui Kantor Pertanahan.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi. (*)

Baca Juga :  UIN Bukittinggi Apresiasi Capaian Menag Nasaruddin Umar dalam Komunikasi Publik Berbasis Bahasa Agama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *