PADANG PANJANG, FOKUSSUMBAR.COM — Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, meraih Terbaik II kategori Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026).
Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp612.750.000 kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).
Penghargaan diterima langsung Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Tempo.

Prestasi ini menjadi catatan penting bagi Padang Panjang di tengah tuntutan pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan anggaran yang semakin terbatas.
Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, meliputi capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman RI.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam sambutannya menegaskan, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang ramah, manusiawi, dan memberikan kemudahan bagi warga.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ia menyebut bantuan pemerintah pusat itu akan menjadi dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sarana dan prasarana.
“Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan juga menjadi dukungan penting dalam memperkuat sarana dan prasarana pelayanan Adminduk, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman,” ujarnya.
Meski demikian, penghargaan tersebut sekaligus membawa tanggung jawab baru bagi pemerintah daerah. Bantuan Rp612,75 juta harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar menambah daftar prestasi pemerintah.
Di tengah keterbatasan fiskal, tantangan pemerintah bukan hanya meraih penghargaan, tetapi menjaga konsistensi pelayanan, memangkas birokrasi yang berbelit, serta memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukannya secara mudah dan tanpa diskriminasi.
Sebab, keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya penghargaan yang diterima pejabat, melainkan dari kepuasan masyarakat yang dilayani. (susy)
