JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengelolaan administrasi pertanahan.
Peluang tersebut mengemuka saat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste yang dipimpin Vice-Minister for Institutional Strengthening, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem administrasi pertanahan yang diterapkan Indonesia sekaligus penjajakan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kedua negara.
Ossy mengatakan, perbedaan sistem dan regulasi tidak menjadi penghalang bagi Indonesia dan Timor-Leste untuk membangun hubungan kerja sama. Menurutnya, kemauan untuk saling memahami dan berbagi pengalaman merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi yang bermanfaat.
Ia kemudian memaparkan tugas dan kewenangan Kementerian ATR/BPN, terutama dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Dalam penjelasannya, Ossy menguraikan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia meliputi dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat.
Indonesia, lanjutnya, terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan Timor-Leste. Ruang kerja sama yang dapat dikembangkan antara lain penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Sementara itu, aspek teknis administrasi pertanahan juga menjadi perhatian delegasi Timor-Leste. Sejumlah hal yang dibahas di antaranya proses penyertipikatan tanah dan pendataan sertipikat yang telah diterbitkan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Delegasi Timor-Leste yang turut didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyambut positif kesempatan pertukaran pengetahuan tersebut.
Paulo Remedios menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Pertukaran pengalaman tersebut dinilai memberikan wawasan penting, terutama dalam upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pertanahan di Timor-Leste. (*)