Oleh: Musfi Yendra*)
Dinamika politik nasional selalu menghadirkan kebutuhan terhadap figur yang bukan hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga kapasitas mengelola pemerintahan, menjembatani kepentingan, dan menyelesaikan persoalan bangsa.
Dalam konteks penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah mengundurkan diri, nama Sufmi Dasco Ahmad layak diperhitungkan sebagai salah satu figur paling strategis untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, juga anggota DPR RI, Andre Rosiade, yang secara terbuka mengusulkan Dasco sebagai Wakil Presiden, bukan sekadar aspirasi politik internal. Dukungan tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap rekam jejak, loyalitas, dan kapasitas komunikasi politik Dasco yang selama ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam pemerintahan Prabowo.
Ada alasan mendasar mengapa Dasco patut dipertimbangkan. Ia memiliki pengalaman yang relatif lengkap dalam tiga ruang kekuasaan sekaligus: partai politik, lembaga legislatif, dan komunikasi pemerintahan.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024 dan 2024–2029, Dasco memahami secara mendalam bagaimana proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan bekerja. Ia tidak hanya menjadi bagian dari parlemen, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga hubungan antara DPR dan pemerintah.
Dalam sistem presidensial, hubungan yang produktif antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan program pembangunan.
Rekam jejak tersebut terlihat sejak proses transisi pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024. Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk menyelaraskan program pemerintahan terpilih dengan penyusunan RAPBN 2025 dan kementerian terkait. Penugasan ini memperlihatkan tingkat kepercayaan politik yang diberikan Prabowo kepadanya.
Dasco tidak sekadar mengawal kepentingan partai, tetapi ikut memastikan kesinambungan kebijakan dan kesiapan pemerintahan baru. Setelah pemerintahan berjalan, komunikasi Dasco dengan Presiden juga tetap intensif, termasuk pembahasan perkembangan politik, hukum, keamanan nasional, dan program strategis pemerintah.
Di Partai Gerindra, posisi Dasco sebagai Ketua Harian DPP menempatkannya sebagai salah satu figur paling sentral setelah Prabowo. Loyalitasnya bukan hanya ditunjukkan melalui pernyataan politik, tetapi melalui kerja organisasi, konsolidasi kader, pengelolaan komunikasi, dan perjuangan memenangkan agenda politik partai.
Ia menjadi salah satu orang kepercayaan Prabowo yang mampu menerjemahkan arah kepemimpinan ketua umum ke dalam kerja politik dan kelembagaan. Dalam politik, loyalitas yang bernilai bukanlah kepatuhan tanpa pertimbangan, melainkan kemampuan menjaga kepercayaan, konsistensi perjuangan, dan tanggung jawab terhadap mandat organisasi.
Keunggulan lain Dasco terletak pada kemampuan komunikasi dan negosiasi lintas partai. Politik Indonesia memiliki karakter multipartai dengan kepentingan, ideologi, dan basis dukungan yang beragam. Dalam situasi demikian, seorang Wakil Presiden membutuhkan kemampuan membangun jembatan, bukan memperlebar jarak.
Dasco dikenal mampu menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dari partai koalisi maupun di luar koalisi, termasuk kalangan aktivis dan kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Kemampuannya membuka ruang komunikasi dengan berbagai tokoh yang memiliki pandangan berbeda memperlihatkan bahwa ia memahami politik sebagai seni mengelola perbedaan.
Peran tersebut juga terlihat dalam penyelesaian polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara pada 2025. Dasco menjadi penghubung komunikasi DPR dengan Presiden Prabowo ketika persoalan batas wilayah itu memanas. Ia menyampaikan bahwa Presiden mengambil alih persoalan tersebut untuk menentukan penyelesaian terbaik. Pemerintah kemudian menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Aceh.
Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya figur yang mampu menghubungkan aspirasi daerah, lembaga legislatif, dan pemerintah pusat.
Dalam konteks lain, pendekatan komunikasi Dasco juga dinilai mampu mencairkan hubungan dengan kelompok aktivis dan tokoh yang berada di luar lingkaran pendukung pemerintah.
Jika dianalisis melalui teori politik, kapasitas Dasco relevan dengan konsep political brokerage atau perantara politik. Dalam konsep ini, seorang aktor politik memiliki kemampuan menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan, membangun kepercayaan, dan mempertemukan mereka dalam suatu kesepakatan.
Kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan dalam pemerintahan koalisi. Dasco bukan hanya memiliki akses kepada Presiden, tetapi juga mempunyai hubungan kelembagaan dengan parlemen dan jaringan komunikasi dengan kekuatan politik lain. Ia dapat menjadi penghubung antara pusat pengambilan keputusan dan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat.
Dari perspektif kepemimpinan, pendekatan Dasco juga dapat dianalisis melalui teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass. Empat dimensinya meliputi pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual.
Dalam konteks Dasco, aspek yang menarik adalah kemampuannya membangun kepercayaan, menggerakkan konsolidasi politik, serta mencari jalan keluar melalui komunikasi dan pertimbangan kelembagaan.
Sementara itu, teori kepemimpinan kolaboratif menekankan bahwa keberhasilan pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga kemampuannya membangun kerja sama lintas institusi dan kelompok sosial.
Pengalaman sejumlah negara memberikan pelajaran menarik. Di Amerika Serikat, Joe Biden sebagai Wakil Presiden Barack Obama memiliki peran penting dalam komunikasi dengan Kongres dan pelaksanaan sejumlah agenda pemerintahan.
Di Brasil, Michel Temer memperlihatkan bagaimana posisi wakil presiden dapat menjadi bagian penting dari pengelolaan koalisi politik, meskipun pengalaman tersebut sekaligus mengingatkan bahwa hubungan presiden dan wakil presiden harus dibangun di atas kepercayaan yang kuat.
Sementara itu, Angela Merkel di Jerman menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang rasional, konsisten, dan mengutamakan kompromi dalam sistem politik yang kompleks.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga kapasitas mengelola institusi dan perbedaan kepentingan.
Tentu, menjadi Wakil Presiden bukan sekadar memperluas jabatan atau memberikan penghargaan kepada kader yang loyal. Posisi tersebut harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi pemerintahan dan rakyat.
Dasco perlu dinilai berdasarkan kemampuannya membantu Presiden mempercepat pembangunan, memperkuat koordinasi pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta memastikan kebijakan negara menjawab kebutuhan masyarakat.
Loyalitas kepada Presiden harus berjalan beriringan dengan keberanian memberikan pertimbangan objektif dan menjaga kepentingan konstitusional bangsa.
Pada akhirnya, usulan Andre Rosiade patut ditempatkan sebagai bagian dari diskursus politik yang terbuka. Dasco memiliki modal pengalaman, jaringan, kepercayaan politik, dan kemampuan negosiasi yang membuatnya layak masuk dalam pertimbangan.
Namun, keputusan tetap berada pada mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya hadir mendampingi Presiden dalam seremoni kenegaraan, melainkan mampu bekerja, menjembatani kepentingan, dan menjadi bagian dari solusi. Dalam kerangka kebutuhan itulah Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan.
Sebab, tantangan pemerintahan tidak cukup dijawab dengan popularitas dan retorika. Bangsa ini membutuhkan pengalaman, kepercayaan, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian mengurai persoalan. Wakil Presiden ideal adalah sosok yang mampu memperkuat Presiden sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. []
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Ekasakti*)
