JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah penertiban terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total lahan yang menjadi sasaran penanganan pemerintah mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi lahan, tingkat kebakaran, kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026), Nusron memaparkan bahwa bentuk penindakan mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian hak, hingga pengambilalihan lahan oleh negara.
Pada klaster pertama, pemerintah memutuskan pencabutan seluruh HGU perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran serius. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Menurut Nusron, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.
Selanjutnya, klaster kedua mencakup PT BSLT yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan lahan bekas perusahaan seluas 2.300 hektare tersebut akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, pada klaster ketiga, pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU dan belum merealisasikan kegiatan perkebunan sebagaimana mestinya.
Tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah PT ANI dengan luas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Nusron menyebutkan, selain tidak aktif menjalankan usaha perkebunan, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki persoalan terkait kejadian kebakaran berulang dan ketidaksesuaian sarana prasarana.
Evaluasi terhadap IUP perusahaan dalam klaster ketiga juga akan direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Adapun klaster keempat menyasar perusahaan yang hanya akan dikenai pencabutan sebagian HGU. Salah satunya PT SAE yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan lahan 1.510,26 hektare.
Pencabutan sebagian hak tersebut dipertimbangkan karena tingkat kebakaran di area perusahaan berada di bawah 50 persen.
“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat,” jelas Nusron.
Untuk klaster kelima, pemerintah masih melakukan pendalaman teknis terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemeriksaan fisik di lapangan serta pengukuran data menjadi dasar untuk menentukan apakah penindakan dilakukan melalui pencabutan seluruh atau sebagian HGU.
Nusron menegaskan, keputusan terhadap ketiga perusahaan tersebut akan ditetapkan setelah proses pemeriksaan dan kajian teknis selesai.
Langkah penertiban melalui lima klaster ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap ketentuan pengelolaan lahan sekaligus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. (LS/FA)
