Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang tercatat sejak hampir 12 tahun terakhir.

Capaian tersebut setara dengan 60 persen dari total kasus yang masuk hingga 3 November 2026.

Data tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yaved menjelaskan, penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN terbagi dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Baca Juga :  Bupati Yulianto Tinjau Banjir Sinuruik, 92 Rumah Terendam dan 20 Hektare Sawah Rusak

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Sementara konflik pertanahan melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi maupun telah menimbulkan dampak luas.

Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus pertanahan. Jumlah tersebut berasal dari akumulasi kasus yang belum selesai pada tahun-tahun sebelumnya dan kasus baru yang masuk selama tahun berjalan.

“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” jelas Yaved.

Baca Juga :  Di Antara Kabut

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan selama 2026. Salah satu hasilnya adalah penyelamatan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.

Menurut Hendra, nilai aset yang berhasil diselamatkan tersebut memang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp23 triliun. Namun, dari sisi penanganan Target Operasi (TO), kinerja tahun ini justru menunjukkan peningkatan.

Pada 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102. Angka tersebut meningkat menjadi 120 TO pada 2026. Dari total target operasi tahun ini, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan.

Baca Juga :  Dari Masa Kelam Menuju Baitullah

Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat penyelesaian 10 TO.

Peningkatan jumlah target operasi yang ditangani menjadi salah satu indikator penguatan upaya Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah serta mempercepat penyelesaian tindak pidana pertanahan di Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *