132 Kabupaten/Kota Beri Keringanan BPHTB, Percepat Pendaftaran Tanah

JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pendaftaran tanah terus meningkat. Hingga November 2026, sebanyak 132 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Hingga 2026, tercatat sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa keringanan BPHTB diberikan untuk membantu masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah pertama kali.

Baca Juga :  Whynnel Jhovi Pratama Siswa MTsN 2 Raih Perak dan Muhammad Afdal Tembus Final OBA Nasional, Pemko Payakumbuh Beri Apresiasi di Momen HUT Ke-81 PGRI

Dari 132 kabupaten/kota yang telah memberikan dukungan, sebanyak 90 daerah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan besaran pajak tersebut.

“Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, khususnya ketika mengurus pendaftaran tanah pertama kali,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kewenangan pengelolaan pajak tersebut berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Pembayarannya dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Baca Juga :  DWP BMCKTR Gelar Program DWP Mengajar di Rumah Baca Teras Talenta, Bekali Anak dengan Edukasi Kesehatan

Menurut Uunk, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan.

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya. (LS/YZ)

Baca Juga :  Marsha, Siswa MAN 1 Pasaman Barat Raih Juara 2 Duta GenRe Provinsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *