PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Persoalan keterbatasan lahan, mahalnya harga tanah, dan kebutuhan rumah terjangkau menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), H. Deddy Indra Setiawan, di kediaman resmi wali kota, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha properti dalam mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Deddy Indrasetiawan hadir didampingi Ketua DPD APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Sekretaris Irawan Darwis, Bendahara Fuazi, serta sejumlah pengurus lainnya.
Dalam audiensi itu, Deddy menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin antara APERSI dan Pemerintah Kota Padang.
Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat, terutama dalam memberikan kemudahan bagi pengembang untuk merealisasikan pembangunan perumahan.
Menurut Deddy, sejumlah kebijakan pemerintah terkait sektor perumahan, termasuk kemudahan BPHTB, PBB untuk rumah tertentu, serta percepatan pelayanan perizinan, menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan hunian.
Ia juga meminta dukungan wali kota dalam memperlancar proses pengukuran tanah, administrasi pertanahan, hingga penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah.
Deddy menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak cukup hanya mengejar jumlah unit rumah. Pengembang juga harus memastikan kawasan yang dibangun memiliki fasilitas pendukung dan lingkungan yang tertata.
Menurutnya, kawasan perumahan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menurunkan nilai investasi sekaligus mengurangi kenyamanan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Dalam kesempatan itu, Deddy juga menyoroti persoalan keterbatasan lahan yang semakin menjadi tantangan bagi pengembang. Di satu sisi, kebutuhan pangan harus dijaga, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk terus meningkatkan kebutuhan terhadap rumah.
Karena itu, APERSI tengah mendorong pembahasan di tingkat nasional agar ketentuan luas tanah rumah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang siap melihat peluang pengembangan kawasan permukiman dengan perencanaan jangka panjang.
Menurut Fadly, Kota Padang harus mulai mempersiapkan kebutuhan ruang dan perumahan untuk 25 tahun mendatang. Persoalan lahan tidak bisa hanya dilihat dari kondisi sekarang, ketika harga tanah di sejumlah kawasan perkotaan sudah semakin tinggi.
“Kita harus berbicara tentang Padang 25 tahun ke depan, jangan hanya berbicara hari ini,” tegasnya.
Fadly menyebutkan, pemerintah kota tengah mengkaji sejumlah kawasan yang berpotensi dikembangkan menjadi wilayah permukiman, terutama lahan yang dinilai kurang produktif untuk sektor pertanian.
Ia mendorong instansi terkait melakukan pemetaan secara terukur sehingga pada 2027 dapat dilakukan langkah konkret terhadap kawasan yang memungkinkan untuk pengembangan perumahan, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang, lingkungan, dan ketahanan pangan.
Wali kota juga menyoroti pentingnya penyelesaian sertifikasi aset dan fasilitas umum yang telah diserahkan pengembang kepada pemerintah kota. Fadly meminta organisasi perangkat daerah terkait menyusun data dan target penyelesaian secara bertahap.
Menurutnya, masih terdapat ribuan bidang tanah yang membutuhkan penyelesaian administrasi dan sertifikasi. Karena itu, persoalan tersebut perlu dipetakan agar dapat dituntaskan secara terencana mulai 2027.
Fadly turut meminta agar pelayanan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), memiliki tahapan dan batas waktu yang jelas. Digitalisasi pelayanan harus dimanfaatkan untuk menciptakan proses yang transparan dan memberikan kepastian bagi pengembang.
Sementara itu, Ketua DPD APERSI Sumbar, Liswendi Kamar, menjelaskan kehadiran Ketua Umum DPP APERSI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari rangkaian road show organisasi ke sejumlah daerah di Indonesia sekaligus menghadiri puncak peringatan HUT APERSI yang jatuh pada 10 November.
“Alhamdulillah, Sumbar mendapat kehormatan menjadi tuan rumah perayaan HUT APERSI dan dihadiri langsung Ketua DPP. Selain road show ke sejumlah pengembang di Sumbar sejak Jumat hingga Senin (6–19/11/2026), siang ini dilanjutkan dengan seminar, dan malamnya peringatan puncak HUT APERSI,” jelas Liswendi.
Melalui pertemuan tersebut, APERSI berharap dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perumahan semakin kuat. Sinergi antara pemerintah dan pengembang dinilai penting agar kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan secara terencana.
Penyediaan rumah terjangkau juga menjadi perhatian agar Kota Padang tidak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi Sumatera Barat, tetapi tetap menjadi kota yang dapat dihuni seluruh lapisan masyarakat. (jiga)