PADANG PANJANG, FOKUSSUMBAR.COM — Rencana pembangunan lanjutan jalan tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin di Kota Padang Panjang membawa peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus menyisakan persoalan yang harus dijawab sejak awal. Sebanyak 352 bidang tanah dengan luas total sekitar 56,84 hektare terdata dalam rencana pembangunan di wilayah kota itu, sehingga perlindungan lahan pertanian, keberlanjutan irigasi, dan kepastian hak masyarakat menjadi perhatian penting.
Proyek yang disebut bernilai sekitar Rp29 triliun tersebut dibahas dalam kegiatan prasosialisasi dan dialog bersama masyarakat di Gedung M. Sjafei, Padang Panjang, Rabu (28/10/2026). Pembangunan ruas tol itu diharapkan memperkuat konektivitas Sumatera Barat, menyediakan jalur alternatif ketika akses utama terganggu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan dialog dengan masyarakat merupakan langkah penting agar pembangunan berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan warga yang berpotensi terdampak.
“Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, proyek senilai sekitar Rp29 triliun ini diharapkan memperkuat konektivitas Sumatera Barat, menjadi jalur alternatif saat akses utama terganggu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Andre dalam pernyataannya terkait kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, persoalan lahan pertanian, jaringan irigasi, dan akses penghubung ant wilayah harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat, menurut dia, perlu didengar dan dicarikan solusi terbaik.
“Kita ingin pembangunan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan persoalan lahan pertanian, irigasi, dan akses antarwilayah. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Namun, ia meminta agar perencanaan trase dan pelaksanaan proyek memperhatikan dampak terhadap lahan milik masyarakat, terutama lahan pertanian yang bergantung pada jaringan irigasi.
“Kami tidak menolak pembangunan ini. Namun, apabila ada lahan masyarakat yang terdampak, mohon dicarikan solusi yang baik. Jangan sampai pembangunan mengganggu sistem irigasi, terutama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat,” kata Hendri.
Menurut Hendri, keberadaan akses keluar tol atau exit tol harus dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, Padang Panjang tidak hanya menjadi kota yang dilewati pengguna jalan, tetapi juga mampu menarik pengunjung dan menggerakkan kegiatan ekonomi lokal.
Berdasarkan pemaparan PT Hutama Karya dalam kegiatan tersebut, panjang jalan utama yang direncanakan berada di wilayah Padang Panjang diperkirakan mencapai 4,8 kilometer, sedangkan jalan akses sekitar 1,5 kilometer. Data mengenai 352 bidang tanah dengan luas sekitar 56,84 hektare menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditindaklanjuti dalam tahapan persiapan pembangunan.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, berharap rencana pembangunan memperoleh dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting untuk memberikan pemahaman mengenai rencana trase, kebutuhan lahan, serta potensi dampak pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, kajian dampak lingkungan dan penanganan persoalan lahan perlu dilakukan secara cermat. Jaringan irigasi serta akses penghubung yang digunakan masyarakat juga perlu diperhitungkan agar pembangunan tidak mengganggu kegiatan pertanian dan mobilitas warga.
Andre menyatakan akan mengawal proses pembangunan dan mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas persoalan yang muncul. Ia juga menyampaikan rencana pengembangan konektivitas transportasi lain di Sumatera Barat, termasuk rencana reaktivasi jalur kereta api Kayu Tanam–Padang Panjang yang disebut direncanakan pada pertengahan 2027.
Bagi Padang Panjang, tantangan pembangunan bukan hanya memastikan tersedianya infrastruktur baru, melainkan juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Pengembangan pariwisata, perdagangan, dan UMKM perlu dipersiapkan seiring dengan perlindungan lahan pertanian, keberlanjutan irigasi, dan penyelesaian hak warga yang terdampak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Sugeng Rochadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala organisasi perangkat daerah dan lurah terkait, niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh adat Kanagarian Gunuang, serta pihak terkait lainnya. (susy/php)