DHARMASRAYA, FOKUSSUMBAR.COM – Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Dharmasraya yang dilaksanakan pada Rabu (2/9/2026) di Auditorium Dharmasraya menetapkan Medison, S.Sos, M.Si secara aklamasi sebagai ketua periode 2026-2031.
Selain Sekda Dharmasraya itu, dalam kepengurusan baru tersebut terdapat Ummu Azizah, S.Psi, M.M, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, yang dipercaya sebagai Sekretaris, sedangkan Henly Yoriska Melda, S.H, Kepala Bagian Hukum Setda Dharmasraya, ditetapkan sebagai Bendahara.
Korpri di lingkungan pemerintah daerah pada umumnya dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara ex officio, namun selama sekitar satu tahun sejak Juli 2025 posisi Sekda dijalankan oleh Penjabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Selama masa kekosongan Sekda depenitif itu, Ketua Korpri Dharmasraya tersebut diisi oleh Carateker dari internal ASN Kabupaten Dharmasraya, yakni Nofriadi Roni Puska yang sekarang menjabat Asisten Administrasi Umum.
Setelah posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya definitif diisi Medison pada 7 Mei 2026, Muskab Korpri pada hari ini kemudian menetapkan kepengurusan definitif dengan Medison sebagai Ketua.
Dalam kesempatan tersebut, Carateker Korpri Kabupaten Dharmasraya juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama masa kepengurusan sebelumnya.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam amanat yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kepengurusan carateker yang telah menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan organisasi Korpri selama masa transisi.
Bupati berharap kepengurusan Korpri Kabupaten Dharmasraya periode 2026–2031 dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik melalui program-program yang inovatif, menyentuh kebutuhan anggota, serta mampu meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme dan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat.
Ia juga mendorong kepengurusan baru agar memperkuat soliditas dan kebersamaan seluruh anggota Korpri, sehingga organisasi tersebut dapat menjadi wadah yang semakin aktif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. (*/mas_ek)
