TANAH IBU

Ketika Hutan Menjadi Rumah, dan Adat Menjaga Kehidupan

Oleh: Nurul Jannah*)

Tanah bukan hanya tempat kita berpijak. Di sanalah leluhur beristirahat, kehidupan bertumbuh, dan masa depan anak cucu dititipkan.

“Bu, kalau hutan ini hilang, kita pulang ke mana?”

Pertanyaan seorang anak memecah keheningan pagi. Di hadapannya, seorang ibu berdiri memandangi pohon tua yang dahulu menjadi tempat neneknya berteduh.

“Lihat pohon itu, Nak. Dulu nenekmu sering mengajak Ibu bermain di bawahnya.”

“Kalau pohonnya ditebang, Bu?”

Sang ibu mengusap rambut anaknya. Matanya menelusuri batang pohon yang menyimpan begitu banyak kenangan.

“Ibu masih bisa mengingat semunya. Tetapi bagaimana kelak Ibu menunjukkan tempat nenekmu pernah duduk, kalau pohonnya sudah tiada?”

Begitulah tanah dan hutan bagi banyak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Bukan hanya hamparan hektare yang memiliki nilai ekonomi, melainkan ruang hidup tempat sejarah, budaya, penghidupan, dan cinta antargenerasi bertaut.

Mereka yang Menjaga

Indonesia memiliki beragam Masyarakat Hukum Adat yang hidup di pegunungan, hutan, pesisir, hingga pulau-pulau kecil. Mereka memiliki sejarah, kelembagaan, aturan, dan hubungan turun-temurun dengan wilayahnya masing-masing.

Keberadaan mereka bukan hanya ditandai oleh upacara adat atau pakaian tradisional, melainkan juga oleh pranata sosial, norma, serta hubungan dengan tanah dan sumber daya alam.

Konstitusi memberikan landasan penghormatan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional melalui Pasal 28I ayat (3).

Di Maluku, dikenal sasi, aturan adat yang membatasi pengambilan sumber daya tertentu agar memiliki kesempatan untuk pulih. Di Bali, subak mengajarkan pengelolaan air melalui kebersamaan dan tanggung jawab. Sementara pada sebagian komunitas Baduy di Banten, aturan adat mengatur hubungan manusia dengan hutan, tanah, dan sumber air.

Tradisinya berbeda, tetapi menyimpan pesan yang berdekatan: manusia boleh mengambil manfaat dari alam, namun harus memahami batasnya.

Baca Juga :  Penalti Kontroversial Menit 96 Hancurkan Asa Semen Padang FC di Markas PSIS

Mereka mengingatkan kita bahwa menjaga hutan tidak selalu dimulai dari teknologi canggih. Ada pula pengetahuan yang diwariskan melalui nasihat orang tua, aturan bersama, dan pengalaman hidup selama bergenerasi.

Ketika Hutan Terluka

Bagi masyarakat yang kehidupannya menyatu dengan hutan, kehilangan pepohonan dapat berarti kehilangan sumber air, mata pencaharian, bahkan bagian dari identitasnya.

Ketika hutan rusak, fungsi ekologisnya dapat terganggu. Ketika sungai tercemar, masyarakat menghadapi ancaman terhadap kesehatan dan penghidupan. Ketika akses terhadap tanah berubah, hubungan sosial dan tradisi yang telah berlangsung lama pun dapat terpengaruh.

Bagi seorang ibu, berkurangnya air bukan hanya angka dalam laporan. Itu berarti perjalanan yang semakin jauh untuk membawa pulang air bagi anak-anaknya.

Bagi seorang ayah, hilangnya akses terhadap hutan bukan hanya perubahan garis pada peta. Itu dapat berarti hilangnya sumber nafkah yang selama ini menghidupi keluarganya.

Tentu, setiap persoalan lingkungan harus dikaji berdasarkan bukti, kondisi ekologis, dan aktivitas yang memengaruhinya. Namun, penilaian teknis perlu berjalan bersama pemahaman terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak.

Karena, kerusakan lingkungan tidak hanya meninggalkan jejak pada tanah dan air. Dampaknya dapat menjalar ke meja makan, pendidikan anak, dan ketenteraman sebuah keluarga.

Adat dan Masa Depan

Adat bukan lawan kemajuan. Pengetahuan lokal justru dapat menjadi mitra ilmu pengetahuan modern dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berbagai praktik pengelolaan berbasis komunitas memperlihatkan pentingnya aturan bersama, pengendalian pemanfaatan sumber daya, dan tanggung jawab antargenerasi. Meski demikian, setiap praktik tetap perlu dinilai sesuai kondisi setempat dan efektivitasnya.

Baca Juga :  22 Perlombaan HUT ke-55 Korpri Tuntas, Fun Run dan PPIAA Menyusul

Dalam konteks hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Pengakuan masyarakat dan penetapan hutan adat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pesannya jelas: masyarakat adat harus diakui sebagai pemegang hak dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut wilayah kehidupannya.

Pembangunan tentu diperlukan. Kita membutuhkan pangan, energi, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Namun, pembangunan harus menghormati hak masyarakat serta memperhitungkan kemampuan alam menopang kehidupan.

Kemajuan yang bermakna bukan hanya membangun jalan menuju hutan, melainkan juga memastikan masyarakat yang telah lama hidup di sana tidak kehilangan jalan pulang.

Jangan Hilangkan Rumah

Tanah memiliki harga, tetapi tidak seluruh nilainya dapat dihitung dengan uang.

Bagi banyak keluarga adat, pohon tua dapat menjadi penanda sejarah. Sungai menyimpan kenangan masa kecil. Hutan menyediakan pangan, obat-obatan, dan sumber penghidupan yang diwariskan melalui pengetahuan keluarga.

Karena itu, masyarakat adat perlu dilibatkan secara bermakna dalam pengelolaan dan perlindungan wilayahnya. Mereka bukan pelengkap dalam agenda konservasi, melainkan pemegang hak, pemilik pengetahuan, dan mitra penting dalam menjaga keberlanjutan alam.

Perlindungan lingkungan dan keadilan sosial harus berjalan beriringan. Melestarikan hutan dengan mengabaikan hak masyarakat dapat melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya, pengakuan hak perlu disertai tanggung jawab menjaga fungsi ekologis wilayah.

Kembali kepada ibu dan anak di tepi hutan tadi.

Suatu hari, anak itu akan dewasa. Barangkali ia pun akan menggandeng tangan anaknya, berjalan menyusuri jalan setapak yang dahulu dilaluinya bersama sang ibu.

Baca Juga :  Kantor Pertanahan Pessel Perkuat Pemahaman Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan

Betapa indah jika ia masih dapat menunjuk pohon yang sama dan berkata, “Di sinilah nenek dahulu mengajari ibu mencintai hutan.”

Namun, betapa pedih jika ia hanya mampu menunjuk tanah kosong dan berbisik, “Dulu, di sini pernah ada hutan tempat nenek mengajak ibu pulang.”

Jangan biarkan generasi mendatang hanya mengenal hutan dari cerita, sungai jernih dari foto, dan tanah leluhur dari peta yang telah berubah.

Biarkan mereka mewarisi alam yang masih hidup, budaya yang tetap dihormati, dan tanah yang mampu menghidupi anak cucunya.

Bagi banyak Masyarakat Hukum Adat, menjaga tanah bukan hanya mempertahankan warisan leluhur. Itulah cara mereka mencintai generasi yang bahkan belum dilahirkan.

Dan bukankah cinta yang paling tulus adalah menjaga apa yang kita miliki hari ini agar mereka yang datang kemudian tidak kehilangan tempat untuk pulang?❤️

Catatan Penulis

Tulisan ini lahir dari perenungan setelah mengikuti Silaturahmi Nasional Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), 18 November 2026. Pertemuan tersebut menguatkan kesadaran bahwa menjaga hutan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak, pengetahuan, dan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Dialog ibu dan anak merupakan ilustrasi imajinatif untuk menggambarkan hubungan antargenerasi dengan tanah dan hutan.

Bogor, 19 November 2026❤️

Dosen Sekolah Vokasi IPB University*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *