SLEMAN, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi sebagai langkah memperkuat sistem manajemen dan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Finalisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 22–23 Oktober 2026.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan penjenjangan kinerja yang disusun harus dapat diterapkan secara efektif, memiliki indikator terukur, serta selaras dengan arah kebijakan dan target organisasi.
Menurutnya, hasil finalisasi tersebut diharapkan menjadi acuan bersama dalam memperkuat manajemen kinerja kementerian, termasuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.
“Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras. Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Andi Tenri Abeng saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan, hasil yang telah disepakati harus diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi. Penerapannya mencakup penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran capaian, hingga evaluasi kinerja pada setiap jenjang organisasi.
Penjenjangan kinerja ini merupakan bagian dari rekayasa ulang atau reengineering Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP). Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem informasi pengukuran kinerja sekaligus menindaklanjuti kebijakan dan rekomendasi evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dari perspektif penguatan akuntabilitas pemerintahan, Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai pengembangan sistem tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfokus kepada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reengineering SKMPP,” ungkap Gita Aurora.
Melalui penyempurnaan penjenjangan kinerja dan pengembangan sistem informasi, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat membangun pengelolaan kinerja yang lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi kinerja kementerian tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut turut dihadiri Inspektur Wilayah IV Agust Yulian, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir, serta Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN Sri Yanti Achmad. Laporan kegiatan disampaikan Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.
Peserta kegiatan berasal dari Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR), serta perwakilan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Dengan adanya penjenjangan kinerja yang terintegrasi, Kementerian ATR/BPN mendorong keselarasan target dan pelaksanaan program di seluruh tingkatan organisasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. (*)