JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penetapan klaster tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penindakan terhadap hak atas tanah perusahaan, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara, hingga penghentian penerbitan HGU baru.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan pengelompokan dilakukan terhadap 11 perusahaan berdasarkan sejumlah indikator. Di antaranya luas lahan yang terbakar, frekuensi kejadian kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan HGU.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ungkap Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan seluruh HGU. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar melebihi 50 persen, kebakaran terjadi berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya akan diambil alih oleh negara.
Berbeda dengan dua klaster sebelumnya, klaster ketiga menyasar tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Perusahaan tersebut yakni PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki perusahaan, dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Nusron menyebut, keputusan itu mempertimbangkan riwayat kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.
Adapun klaster keempat meliputi PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen.
Terakhir, klaster kelima mencakup PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU akan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
Menurut Nusron, tim ATR/BPN tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan sekaligus pengukuran dan pencocokan data sebagai dasar penentuan langkah berikutnya.
“Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” tegasnya.
Melalui penertiban ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban menjaga dan mengelola lahan agar tidak menjadi sumber terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (*)