JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas kontribusi mereka dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron mengatakan, keberhasilan penanganan berbagai kasus pertanahan tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga, khususnya antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja bersama sehingga target operasi penanganan tindak pidana pertanahan dapat dicapai.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, pin penghargaan atas dukungan terhadap kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada sejumlah pejabat dan personel, di antaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan dari 25 provinsi juga memperoleh pin atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Para penerima tersebut terdiri atas unsur Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN. Provinsi yang menerima penghargaan meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Nusron berharap sinergi antarlembaga tersebut terus diperkuat, tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga hingga jajaran paling bawah. Menurutnya, koordinasi yang intensif diperlukan agar potensi tindak pidana pertanahan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan kejahatan pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait agar proses pencegahan maupun penindakan dapat berjalan lebih efektif.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan. Karena itu, kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, serta perwakilan Kapolri, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol Suhirman. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut. (*)