JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, membidik peluang pengembangan ekonomi karbon sebagai salah satu strategi mendorong pembangunan daerah berbasis lingkungan.
Potensi hutan, ekosistem mangrove, dan kawasan pesisir dinilai dapat menjadi modal strategis bagi Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam mendukung ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian alam.
Komitmen tersebut mengemuka saat Hendrajoni menghadiri Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Forum nasional tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari wilayah Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini berfokus pada penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian emisi gas rumah kaca.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi kesempatan untuk mendalami mekanisme ekonomi karbon, termasuk peluang pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hendrajoni menilai, kekayaan alam Pesisir Selatan tidak hanya memiliki nilai dari sisi pemanfaatan sumber daya, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi melalui upaya pelestarian lingkungan.
“Potensi sumber daya alam Pesisir Selatan sangat besar. Kita memiliki kawasan hutan yang luas, ekosistem mangrove, serta wilayah pesisir yang harus terus dijaga kelestariannya. Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, kita ingin mempelajari bagaimana potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, pembangunan daerah ke depan harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kekayaan alam tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga sebagai aset ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
“Kita tidak ingin kekayaan alam Pesisir Selatan hanya dilihat dari potensi pemanfaatan fisiknya. Hutan yang terjaga, mangrove yang lestari, dan lingkungan yang sehat juga memiliki nilai penting. Karena itu, peluang ekonomi karbon ini perlu kita pelajari agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Pessel Perlu Siapkan Data dan Potensi Karbon
Hendrajoni menegaskan, peluang pengembangan ekonomi karbon tidak cukup hanya bermodalkan kekayaan alam. Pemerintah daerah harus memiliki kesiapan teknis dan administratif, mulai dari inventarisasi potensi, penyediaan data lingkungan, penghitungan emisi, hingga pemenuhan persyaratan sesuai regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mulai mempelajari kebijakan nilai ekonomi karbon secara serius. Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar potensi yang dimiliki Pesisir Selatan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan untuk pengembangan program ekonomi hijau.
“Saya ingin perangkat daerah terkait mulai mempelajari secara serius kebijakan ini. Kita harus mengetahui potensi yang dimiliki, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai daerah memiliki potensi besar, tetapi tidak siap ketika peluang tersebut terbuka,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap upaya pemanfaatan nilai ekonomi karbon harus mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan wilayah pesisir.
“Prinsip kita jelas, lingkungan harus tetap terjaga dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Kalau pengelolaan karbon ini nantinya dapat dikembangkan sesuai aturan, tentu kita berharap bisa menjadi peluang baru dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan,” tegas Hendrajoni.
Dorong Pembangunan Berbasis Ekonomi Hijau
Workshop yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan pengendalian emisi dan pengembangan ekonomi karbon.
Bagi Pesisir Selatan, tindak lanjut kegiatan ini menjadi penting untuk memastikan potensi hutan, mangrove, dan kawasan pesisir tidak hanya terjaga secara ekologis, tetapi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menindaklanjuti hasil workshop melalui kajian teknis, pemetaan potensi, penguatan data, dan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan terkait.
Dengan persiapan yang matang, peluang ekonomi karbon diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi hijau di Pesisir Selatan, sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (MoN)