JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan dua rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan pertanahan. Pertama, pelaksanaan rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas yang berwenang menerbitkan surat keterangan di desa.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai agenda pembahasan agar penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya menyasar persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga penyalahgunaan peruntukan tanah (land use).
Menurut Nusron, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Sebab, kepala desa dan perangkatnya memiliki pengetahuan mengenai sejarah, status, serta riwayat penguasaan tanah di wilayah masing-masing.
Ia menilai, keterlibatan perangkat desa menjadi penting karena berbagai persoalan pertanahan kerap berawal dari proses penerbitan dokumen atau surat keterangan di tingkat desa.
Karena itu, Nusron meminta jajaran Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi rakor pencegahan dengan menghadirkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.
Melalui pertemuan tersebut, edukasi mengenai administrasi pertanahan diharapkan dapat diberikan secara langsung kepada aparatur desa. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menutup celah terjadinya sengketa maupun tindak pidana pertanahan sejak tahap awal.
Selain penguatan pencegahan di tingkat desa, Nusron menyoroti persoalan alih fungsi lahan yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan maupun ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat perubahan fungsi lahan sawah secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Menurutnya, penindakan terhadap kejahatan pertanahan harus mencakup pelanggaran penggunaan tanah, bukan sekadar persoalan kepemilikan atau penguasaan.
Nusron mengingatkan, pembiaran terhadap praktik alih fungsi lahan dapat mengancam keberadaan lahan sawah dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
Jika lahan pertanian terus berkurang, Indonesia berpotensi semakin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam kemandirian bangsa.
Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan jajaran Kepolisian RI serta Kejaksaan RI. Sinergi tersebut juga harus dibangun hingga tingkat kabupaten/kota agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dan penyematan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Kegiatan resmi dibuka melalui pemukulan gong dan dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. (*)