JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Program Hunian Terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program sertipikasi tanah gratis.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, usai mengikuti rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Hashim mengatakan, sertipikasi gratis yang dijalankan Kementerian ATR/BPN ditujukan bagi MBR yang telah memiliki tanah tetapi belum memiliki sertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim.
Program sertipikasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR.
Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah tidak hanya memberikan legalitas aset bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanah yang telah memiliki sertipikat dapat menjadi aset yang lebih produktif, termasuk sebagai salah satu instrumen pendukung permodalan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Salah satunya melalui pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian terjangkau, termasuk aset PT KAI di Manggarai.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah yang menjadi aset masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat juga meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan aset mereka. (*)